Ancaman Melemahnya Independensi Bank Indonesia dalam RUU P2SK

PEMERINTAH saat ini sedang membahas Rancangan Undang-undang terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Dalam rancangan RUU P2SK terdapat rencana penghapusan larangan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menjadi pengurus partai politik.

Rencana tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius pada kestabilan sistem keuangan di Indonesia.

Fungsi utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Untuk menjalankan fungsi utama tersebut, Bank Indonesia memiliki keistimewaan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, melaksanakan serta memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan wewenang untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan mengakses informasi yang dinilai akan mengancam stabilitas keuangan.

Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan efektif, Bank Indonesia perlu berpegangan pada kerangka kerja kebijakan yang terhindar dari benturan dengan kepentingan politik.

Bahaya benturan kepentingan politik

Rencana penghapusan larangan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk menjadi pengurus partai politik dalam RUU P2SK, berpotensi besar menimbulkan celah masuknya kepentingan politik partai ke dalam pengambilan kebijakan Bank Indonesia.

Benturan kepentingan politik terhadap kebijakan Bank Indonesia rentan menyebabkan melemahnya independensi Bank Indonesia dan menimbulkan ancaman inflasi dan kerugian ekonomi.

Dampak melemahnya independensi Bank Indonesia, dengan masuknya pengaruh kepentingan politik, dapat tergambar pada inflasi tinggi di Indonesia pada tahun 1959 – 1966.