Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU PPSK, Anggota Parpol Tak Bisa Jadi Dewan Gubernur BI

Kompas.com - 08/12/2022, 21:11 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Komisi XI DRI RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Salah satu ketentuan dalam aturan itu adalah melarang anggota partai politik (parpol) menduduki jabatan dewan gubernur BI.

Hal itu tertuang dalam Pasal 40 dan Pasal 47 yang menyebutkan bahwa anggota dewan gubernur BI harus warga negara Indonesia. Para anggota dewan yang terpilih menjabat 5 tahun dan paling lama dua periode.

“Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang: menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik,” tulis pasal 47 RUU PPSK, dikutip Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Pemerintah dan Komisi XI DPR Setujui RUU PPSK, Ini Poin Pentingnya

Selain itu, anggota dewan gubernur BI juga dilarang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan mana pun. Anggota juga dilarang merangkap jabatan pada lembaga lain, kecuali kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

“Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya,” tulis beleid itu.

Pada RUU PPS, ketentuan larangan anggota parpol menjadi dewan gubernur BI, juga berlaku untuk dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),

Baca juga: Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam meningkatkan fungsi check and balance, serta menjaga idependensi lembaga-lembaga keuangan maka ditetapkan pasal mengenai larangan anggota parpol menjabat jadi pimpinan lembaga keuangan.

"Di sini peranan BI, OJK, LPS, indepedensi mereka masih sangat dijaga. Pencalonan dari anggota dewan komisioner maupun dewan gubernur tidak boleh dari partai politik dalam hal ini," ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Baca juga: Aturan Pasar Karbon dalam RUU PPSK Dinilai Perlu Perbaikan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

2 Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024

2 Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024

Whats New
Di Tengah Gejolak Global, Ekonom IMF Sebut Kemungkinan Resesi Kecil

Di Tengah Gejolak Global, Ekonom IMF Sebut Kemungkinan Resesi Kecil

Whats New
15 Perusahaan Terbaik di RI untuk Pengembangan Karier Menurut LinkedIn

15 Perusahaan Terbaik di RI untuk Pengembangan Karier Menurut LinkedIn

Work Smart
Makin Mengkilap, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus 3.000 Dollar AS

Makin Mengkilap, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus 3.000 Dollar AS

Whats New
10 Kota Tujuan Utama di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh Tahun 2024

10 Kota Tujuan Utama di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh Tahun 2024

Work Smart
Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada 17-19 April 2024

Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada 17-19 April 2024

Whats New
Kemendag Bakal Keluarkan Bahan Baku Penolong Tepung Terigu dari Lartas

Kemendag Bakal Keluarkan Bahan Baku Penolong Tepung Terigu dari Lartas

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat Realisasi Pompanisasi dan PAT Padi Gogo

Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat Realisasi Pompanisasi dan PAT Padi Gogo

Whats New
Ada Konflik Iran-Israel, Apa Dampaknya ke Industri Keuangan RI?

Ada Konflik Iran-Israel, Apa Dampaknya ke Industri Keuangan RI?

Whats New
Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 62 Miliar pada 2023

Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 62 Miliar pada 2023

Whats New
89.632 Tiket Damri Ludes Terjual Selama Angkutan Lebaran

89.632 Tiket Damri Ludes Terjual Selama Angkutan Lebaran

Whats New
Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

Whats New
ASDP: Hanya 1,8 Persen Pemudik yang Datang ke Pelabuhan Tanpa Tiket di Periode Lebaran

ASDP: Hanya 1,8 Persen Pemudik yang Datang ke Pelabuhan Tanpa Tiket di Periode Lebaran

Whats New
H+5 Lebaran 2024, Kemenhub Catat 406.157 Kendaraan dan 2 Juta Orang Keluar Masuk Jabodetabek

H+5 Lebaran 2024, Kemenhub Catat 406.157 Kendaraan dan 2 Juta Orang Keluar Masuk Jabodetabek

Whats New
Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com