Ini Strategi Kementerian ESDM Dorong Transisi Energi, demi Capai Target Net Zero Emission 2060

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, diperlukan peran aktif dari semua pihak termasuk PT PLN (Persero) untuk menjalankan program transisi energi agar tercapai target net zero emission (NZE) di 2060.

“Pemerintah siap mendukung dari sisi pembuatan kebijakan dari hulu sampai ke hilir. Kita sudah mulai dengan dua program. Satu program penurunan gas rumah kaca, satu lagi program untuk mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ini sekarang sudah menjadi program nasional yang dikemas menjadi program net zero emission," ujar Dadan dalam siaran pers, Sabtu (24/12/2022).

Dadan menjelaskan, dari sisi hulu pemerintah mengeluarkan kebijakan pensiun dini dan moratorium pada beberapa pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Sebagai gantinya, pembangkit listrik bisa menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2021-2030. Langkah ini dilakukan untuk memastikan agar energi yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat bisa lebih bersih.

Baca juga: Kalla Group Komitmen Penuhi Net Zero Emission pada 2060

Sementara dari sisi hilir, pemerintah membuat sebuah kebijakan berupa percepatan penggunaan energi bersih di masyarakat. Contohnya adalah penggunaan kendaraan listrik.

"Dari sisi hilir, kita dorong pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) digeser ke listrik. Kita geser pemanfaatan bahan bakar di rumah tangga dari LPG ke listrik, karena listriknya sudah semakin bersih, sehingga di sisi hilir pun akan semakin bersih," jelas Dadan.

Baca juga: Gandeng MKI, PLN Genjot Percepatan Transisi Energi

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mendorong transisi energi. Sebab menurutnya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih lewat transisi energi diperlukan kolaborasi semua pihak.

"Perubahan iklim ini bukan hanya menjadi permasalahan Indonesia saja, tapi ini adalah global problem. Untuk itu, kita tidak mungkin menghadapi permasalahan ini dengan suasana kesendirian," kata Darmawan.

Dari sisi PLN kata Darmawan, sudah melakukan beberapa langkah inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca. Misalnya adalah lewat RUPTL 2021-2030, PLN menghapus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara yang sudah masuk dalam perencanaan.

Baca juga: Potensi EBT di Indonesia Dinilai Mampu Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan

Pembangkit listrik berbasis EBT

Selain itu, PLN berkomitmen untuk terus mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik yang berbasis EBT. PLN menargetkan 51,6 persen pembangkit berbasis EBT di tahun 2030 mendatang.

"RUPTL terhijau itu sangat agresif. Untuk pertama kalinya penambahan pembangkit sampai 2030 itu 51,6 persen berbasis pada EBT, artinya ada 20,9 GW additional capacity pembangkit EBT dibangun sampai 2030," kata Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN juga sudah melakukan inovasi co-firing dengan menggunakan biomassa. Inovasi ini merupakan langkah PLN untuk melibatkan masyarakat dalam menciptakan energi bersih.

"Kami membangun rantai pasoknya sehingga energi hijau berbasis ekonomi kerakyatan ini dapat menciptakan lapangan kerja. Kami juga melakukan reformasi dari sisi organisasi sehingga dari yang tadinya statis menjadi dinamis. Sehingga organisasi bisa lebih relevan dengan tantangan masa depan yaitu energi hijau," lanjut dia.