Bantalan Krisis Global 2023

Kebijakan moneter sudah cukup adaptif dan responsif pada perekonomian global. Bank Indonesia selalu berada di radar perekonomian dunia dan memastikan perbedaan (spread) suku bunga antara suku bunga domestik dan luar negeri terjaga.

Arus modal keluar terus dijaga dan arus modal masuk dibuka seluas-luasnya dengan instrumen-instrumen investasi yang menarik.

Inflasi, meskipun terpengaruh, terus dijaga dalam sasaran jangka panjang 3 persen plus minus 1 persen. Nilai tukar relatif stabil dengan cadangan devisi yang cukup untuk membiayai kebutuhan impor dan pembayaran luar negeri.

Kebijakan fiskal juga terus dijaga keberlanjutannya. Defisit terus dijaga pada kisaran 3 persen dari PDB.

Meskipun demikian, APBN Indonesia tetap dapat menjadi shock absorber dan tidak masalah apabila defisit melonjak di atas 3 persen.

Penerimaan pajak dan PNBP Indonesia sempat terseok karena Covid-19 saat ini bangkit dengan capaian di atas target tahun 2022.

Meskipun belum dikatakan menyentuh rasio perpajakan yang stabil, mudah-mudahan momentum kenaikan pajak dari sumber daya alam, minyak, batu bara, kepala sawit (CPO) dan pertambangan umum dapat menjadi momentum perbaikan penerimaan perpajakan yang stabil dan berkelanjutan.

Saat ini jarang terdengar keluhan pengusaha di sektor yang booming tersebut teriak dikejar-kejar bayar pajang ekstra. Pengusaha minyak, batubara dan CPO mengalami windfall, wajar apabila mereka membayar pajak lebih besar.

Utang Indonesia yang melonjak terutama saat masa pandemi covid-19 masih dalam rasio aman karena berada di bawah standar.

Kita semua concern dengan kenaikan nilai utang, namun manajemen utang berbasis utang dalam negeri dan tenor jangka panjang masih dapat dikatakan aman.

Akumulasi SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran), yakni ketersediaan pembiayaan memiliki kelebihan karena turunnya defisit APBN dari rencana 2022 akan menjadi pertahanan dan sumber melawan krisis 2023.

Kebijakan sektor keuangan yang berorientasi pembiayaan dalam negeri memang mengakibatkan bisnis perbankan terbatas. Namun ini justru menjadi perisai bank dan lembaga keuangan dari serangan krisis.

Kita berharap UU P2SK yang disahkan dapat semakin memperkuat ketahanan sektor keuangan. Mandat kebijakan dari otoritas yang semakin luas membuat BI, OJK, dan LPS memiliki diskresi yang labih banyak terutama menghadapi krisis keuangan.

Burden sharing BI dan Pemerintah untuk pembiayaan APBN dalam kondisi krisis sudah dilegalisasi jika sewaktu-waktu dimanfaatkan.

Yang sekarang harus dibenahi adalah kondisi sektor riil dan ketenagakerjaan. Dampak dua tahun krisis covid-19 masih belum sepenuhnya pulih.