Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada pihak-pihak yang marah saat ia bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT).

Hal itu ia sampaikan di acara Saratoga Investment Summit yang berlangsung secara hybrid, Kamis (26/1/2023).

"Saya ngomong soal OTT, pada marah-marah. Ingat ya, manusia itu punya sifat jelek, sifat baik. Genetik makanya ada agama. Setelah ada agama, ada dibikin peraturan perundang-undangan. Enggak cukup, sekarang ada teknologi," katanya secara virtual.

Baca juga: Luhut: Digitalisasi Bisa Kurangi Korupsi dan OTT

"Untuk supaya manusia itu dihambat sifat-sifat malingnya itu. Kalau itu dibuat sistem yang baik maka korupsi itu pasti kecil. Kalau korupsi kecil, maka OTT kurang. Negara yang bermartabat ada enggak yang OTT?" sambung dia.

Mantan Menko Polhukam mengatakan OTT seharusnya tidak perlu dibanggakan. ia menilai yang perlu diupayakan adalah cara agar tidak ada lagi OTT atau pejabat yang melakukan korupsi.

"Kita katanya hebat masuk OTT terus, masa kita bangga lihat OTT. Karena kebodohan kita tidak membangun ekosistem yang bagus. Sekarang Presiden perintahkan bangun ekosistem yang bagus, ya kita bangun. Sekarang Anda cek, ada enggak kepala daerah 6 bulan terakhir ditangkap OTT karena APBD? Coba tolong cek. Atau bikin data, turun enggak? pasti menurun (datanya)," ujar Luhut.

Baca juga: Pesan Luhut ke KPK: OTT Itu Enggak Bagus Sebenarnya, Buat Negeri Ini Jelek Banget

Sebelumnya, pernyataan kontroversi Luhut mengenai OTT pernah disampaikannya ketika memberikan sambutan dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024. Luhut mengatakan OTT tidak perlu lagi dilakukan jika digitalisasi di berbagai sektor diberlakukan, termasuk E-katalog.

Menurut Luhut, digitalisasi akan mempersulit orang untuk korupsi.

"Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata dia.

Pernyataan itu lantas banjir kritik dari sejumlah pihak, tak terkecuali Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, OTT masih dibutuhkan untuk menindak kejahatan korupsi sepanjang pendidikan dan pencegahan korupsi belum maksimal.

Baca juga: MBS Komplain, Luhut Minta Penjelasan Pertamina hingga Lapor ke Jokowi

"Kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya akan ada penindakan," kata Ma'ruf seusai Anugerah Revolusi Mental di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Terpisah, juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menegaskan pemberantasan kasus korupsi tidak hanya sebatas pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan.

Ia menuturkan, ketika KPK melakukan tangkap tangan maupun menindak korupsi kepala daerah, pihaknya juga segera melakukan upaya pencegahan.

“(Setelah OTT) KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya Pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya,” ujar Ali.

Baca juga: Luhut Bilang, RI Tak Akan Impor Bahan Bakar Fosil Mulai 2045