Harga Bahan Pokok di Perbatasan Kaltara Mahal, DPR Minta Jokowi Bangun Akses Jalan di PLBN

TARAKAN, KOMPAS.com - Harga bahan pokok di perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) mahal, misal sekotak Indomie mencapai Rp 200.000, semen Rp 1,4 juta per karung (berat 40-50 kg). Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk membangun akses jalan untik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar aktivitas perekonomian warga tidak terhambat dan harga barang dan jasa jadi mahal. 

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, saat ditemui Kompas.com di Tarakan, Kaltara, Rabu (1/3/2023).

Menurut dia, akses jalan menuju proyek pembangunan PLBN di Nawang dan Long Midang belum mumpuni bahkan tidak ada sama sekali.

"Tadi malam ngobrol sama Pak Jokowi, "Pak (presiden) yang satu sudah selesai, tapi yang satu progresnya (PLBN) rendah, dan satu batal total karena tidak ada satu pun jalan akses. PLBN yang belum terbangun akan ditender ulang dengan RAB (rencana anggaran biaya) yang baru," ujar Deddy. 

"Yang 48 kilometer dari Binuang ke Long Midang direncanakan dari dana ADB (Asian Development Bank). Tapi sampai sekarang belum ada kepastian. Di luar itu, masih ada bukit-bukit yang harus digeometri istilahnya mereka, itu sekitar enam kilometer," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Sebut di Kaltara Bakal Dibangun Pabrik Baterai EV, Aluminium, dan Petrokimia

Desakan segera dibangunnya akses jalan perbatasan tersebut dilatarbelakangi aktivitas perekonomian di sana yang terhambat serta membuat kebutuhan pangan semakin mahal.

Deddy yang merupakan legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara ini mengatakan biaya kirim bahan pokok dikenakan Rp 1,2 juta.

"Yang di Krayan itu Rp 200.000 (1 kotak Indomie). Karena diterbangkan pakai pesawat. Penduduk di Krayan sekitar 15.000an kalau enggak salah," sebutnya.

Baca juga: Jelang Ramadhan, Jokowi Pastikan Harga dan Stok Pangan di Pasar Kaltara Tak Ada Masalah

Apalagi selama ini, kata Deddy, banyak masyarakat di Krayan membeli kebutuhan bahan pokok dari Malaysia karena harganya yang murah.

"Karena kan sebenarnya, barang-barang di Malaysia itu barang subsidi. Jadi selama itu dibiarkan lolos (masuk) ke kita karena ini kan satu keluarga (rumpun). Tapi karena Indonesia, jadi langsung dipotong gitu," ucapnya.

Sementara itu, dia kerap mendapat keluhan dari masyarakat di sana yang berharap akses jalan perbatasan bisa segera dibangun untuk memperlancar aktivitas perekonomian.

"Kalau melihat proses penganggaran dua tahun terakhir, itu berkurang terus. Sekarang warga di perbatasan sudah mulai gerah, mulai demo-demo. Ini yang bikin aku pusing dan maksa presiden," ungkap Deddy.

Baca juga: Soal Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP, Dirjen Migas: Tidak Ada Pembatasan Tahun Ini

Dalam pemberitaan Kompas.com, sebelumnya empat PLBN di Provinsi Kalimantan Utara ditargetkan selesai secara keseluruhan pada tahun ini. Pembangunan PLBN ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

PLBN dibangun untuk meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T yaitu terdepan, terluar, maupun tertinggal.

Adapun keempat PLBN tersebut yaitu PLBN Terpadu Labang, PLBN Terpadu Long Nawang, PLBN Terpadu Sei Pancang, dan PLBN Terpadu Long Midang.