Menilik Kebijakan Bunga 0 Persen Kredit Mikro yang Diusulkan Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk memberikan bunga 0 persen untuk kredit untuk pelaku usaha mikro melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.

Program ini diusulkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar dapat menekan bunga kredit UMKM lebih murah.

Latar Belakang Usulan Bunga 0 Persen Kredit Mikro

Erick sempat mengungkapkan, selama ini sektor usaha mikro yang masuk dalam segmen UMKM punya andil besar dalam menopang perekonomian nasional.

Adapun sektor UMKM ini memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 62,55 persen dan juga menyumbang serapan tenaga kerja hingga 97,22 persen.

Baca juga: Erick Thohir Ajukan Usulan Bunga Kredit 0 Persen untuk Usaha Mikro ke BI

Namun, porsi pembiayaan lembaga pembiayaan dan perbankan untuk UMKM saat ini baru 21 persen atau lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga.

BUMN, lanjut Erick, berkomitmen membantu target minimal 30 persen porsi pembiayaan untuk UMKM pada tahun depan.

"Sejak awal, kita terus mendorong program kerakyatan seperti KUR, PNM Mekaar dan Makmur dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak para pelaku usaha, termasuk usaha mikro," ujar Erick dalam siaran pers, Senin (20/2/2023).

Bunga 0 Persen Kredit Mikro Butuh Dana Murah dari BI

Pada kesempatan terpisah, Erick bilang, nantinya Bank Indonesia (BI) akan memberikan dana murah ke bank Himbara agar mereka dapat memberikan kredit dengan bunga 0 persen ke pelaku usaha mikro.

"Jadi begini, di Komisi VI ditanyakan bagaimana cara menekan bunga UMKM lebih murah. Nah tentu apa yang sudah kita bicarakan dengan BI, bagaimana BI bisa memberikan dana murah ke Himbara dengan bunga 0 persen. Artinya, kalau BI memberikan bunga 0 persen ke Himbara, berarti kan bunga UMKM bisa turun beberapa persen. Itu yang kita dorong," ujarnya saat acara Economic Outlook 2023 di St. Regis Hotel Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Dia telah mengupayakan realisasi dari program ini dengan mengirim perwakilannya, yakni dua Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo untuk menemui BI. Kata Erick, respons BI terhadap usulan ini sangat positif.

"Ya sangat positif. Kan sudah bikin tim. Dari BI dikirim dua orang, saya kirim dua Wamen. Serius nih," ucapnya.

Sebelumnya dalam keterangan tertulis, dia menyebutkan, pemberian bunga 0 persen untuk kredit mikro dapat segera terealisasi. Usulan ini juga telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

"Tinggal bagaimana sekarang kita mendorong hal ini menjadi kenyataan, jangan sampai kesannya yang besar dapat bunga jauh lebih murah dari yang mikro. Ini yang selalu kita coba seimbangkan," kata Erick.

OJK Masih Mengkaji

Kepala Eksekutif Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya justru masih belum mendapatkan penjelasan terkait konsep dari bunga 0 persen kredit mikro ini.

"Mengenai kredit 0 persen saya akan bicara dulu dengan Pak ET saya belum bisa memahami secara jelas," ujarnya saat konferensi pers RDK OJK Februari 2023, Senin (27/2/2023).

Menurutnya, skema yang paling memungkinkan untuk merealisasikan bunga 0 persen untuk kredit mikro ini ialah melalui subsidi bunga dari pemerintah.

Pasalnya, perbankan sebagai badan usaha tentu harus mendapatkan keuntungan lantaran dana yang dihimpun dan disalurkan perbankan merupakan dana masyarakat bukan dana pribadi.

"Jadi kalau 0 persen karena disubsidi bisa saja. Tapi kan itu bukan tanpa bunga, itu adalah dibayar bunganya tapi bukan dari debitur tapi pemerintah," jelasnya.

"Tapi saya belum tahu ini, saya belum menyimak nanti harus ada konsultasi dengan pak Erick mengklarifikasi ini," tambahnya.

Sebagai informasi, skema subsidi bunga diterapkan pada program kredit usaha rakyat (KUR) dimana bunga kredit dari perbankan sebesar 16 persen namun pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 13 persen sehingga bunga yang dibayar masyarakat dapat ditekan menjadi hanya 3 persen.

Plus Minus Program Bunga 0 Persen Kredit Mikro

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyambut baik program bunga 0 persen untuk pemberian kredit kepada pelaku usaha mikro ini.

Pasalnya, tren kenaikan suku bunga kredit perbankan yang saat ini terjadi tentu menyulitkan usaha mikro untuk ekspansi. Oleh karena itu butuh intervensi dari pemerintah.

Bahkan seharusnya pemberian bunga 0 persen tidak hanya dikhususkan untuk pelaku usaha mikro saja tetapi UMKM secara keseluruhan.

"Sebaiknya diperluas tidak hanya kredit mikro, tapi juga UMKM secara umum perlu ada skenario bunga kredit 0 persen misalnya ke sektor produktif pertanian, industri skala kecil rumahan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (2/3/2023).

Namun Bhima menilai seharusnya pemberian bunga 0 persen ini dananya bukan berasal dari BI melainkan dari pemerintah melalui subsidi bunga.

Sebab, jika penyaluran dana bunga 0 persen ini dari BI yang merupakan lembaga independen maka akan sulit diawasi langsung oleh DPR.

Sementara jika dananya dari subsidi bunga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias uang publik, maka pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan karena bisa diawasi langsung oleh DPR.

Selain itu menurutnya, anggaran dari APBN masih ada ruang dari realokasi dan refocusing anggaran untuk melaksanakan bunga 0 persen kredit mikro ini.

"Jadi saya dukung kredit khusus ini yang bunganya memang murah tapi lewat skema APBN dengan naikkan subsidi bunga. Tapi kalau lewat skema cetak uang BI itu beda soal tuh itu bisa ke mana-mana dampaknya," ujar Bhima melalui sambungan telepon kepada awak media, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: BI dan Erick Thohir Bahas Bunga Kredit Nol Persen buat Ultra Mikro

Selain soal transparansi, dia menjabarkan, dampak-dampak yang dapat terjadi apabila pemerintah tetap kukuh agar BI menyalurkan dana murah untuk pelaksanaan bunga 0 persen kredit mikro ini, yaitu:

1. Laba Himbara dapat tergerus dan NPL naik

Dia bilang, kebijakan dengan bunga 0 persen tentu akan berisiko pada perbankan yang tidak siap dengan memanajemen risiko kredit ini sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan kredit bermasalah (non performing loan/NPL) menjadi naik.

Terlebih dengan adanya bunga 0 persen tentu perbankan akan sulit mendapatkan keuntungan dari penyaluran kredit mikro ini.

"Apalagi selama ini kan banyak bank BUMN tidak punya kapasitas untuk masuk sampai ke level mikro, hanya sebagian bank. Jadi kalau misal dipaksakan, khawatir semua Himbara maka skema kredit 0 persen itu bisa membuat masalah di kemudian hari, salah satunya NPL yang sangat tinggi dan akhirnya ada laba yang juga tergerus di bank-bank BUMN," jelasnya.

Selain itu, meski Himbara mendapatkan kucuran dana murah dari BI, namun bank Himbara akan tetap terbebani dengan biaya operasional selama penyaluran kredit mikro itu.

"Fee terkait dengan biaya operasional penyaluran kreditnya nanti akan ditaruh ke bank Himbara, (seperti) kebutuhan SDM, manajemen risikonya, nah ini enggak benar," tambahnya.

2. Dapat sebabkan lonjakan inflasi

Tidak hanya berisiko untuk bank Himbara, program bunga 0 persen untuk kredit mikro usulan Menteri BUMN Erick Thohir ini juga dinilai dapat sebabkan inflasi tinggi.

Dia mengungkapkan, pemberian dana murah dari BI ke Himbara kemungkinan akan dilakukan melalui dua cara.

Pertama, dengan membeli surat utang yang diterbitkan Himbara. Kedua, BI langsung memberikan fasilitas kredit kepada Himbara.

Apapun caranya, BI tetap harus mencetak uang untuk memberikan dana murah ke bank Himbara. Hal ini sama dengan saat BI membeli surat berharga negara (SBN) dalam rangka burden sharing (berbagi beban) untuk membiayai penanganan Covid-19.

"Jadi ini jalan pintas ini pakai uang BI, burden sharing juga kan. burden sharing-nya lewat APBN, kalau sekarang burden sharing-nya lewat bank BUMN. Sama saja," ucapnya.

Melihat hasil burden sharing selama pandemi Covid-19 kemarin, menurutnya tidak dapat meredam inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 2022 inflasi indeks harga konsumen (IHK) tetap tinggi di level 5,51 persen secara tahunan (yoy).

Bahkan meningkat dibandingkan inflasi IHK 2021 sebesar 1,87 persen. Dengan demikian, jika program bunga 0 persen kredit mikro ini direalisasikan, dia khawatir inflasi tahun ini justru akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

"Hasilnya burden sharing pas pandemi kemarin itu inflasi kita kan tidak turun. Jadi ditambah program BI dari BUMN, ini inflasi kita itu bisa meledak bahkan di atas 6-7 persen karena uang beredar lebih banyak," pungkasnya.

Kompas.com pada Kamis (2/3/2023) telah berupaya untuk meminta tanggapan terkait rencana program bunga 0 persen untuk kredit mikro kepada pihak Bank Mandiri, BRI, dan BNI namun mereka masih enggan memberikan komentar terkait hal ini.

Baca juga: Soal Rencana Pemerintah Beri Bunga 0 Persen ke Kredit Mikro, Ekonom: Harusnya Berupa Subsidi Bunga dari APBN