Manfaat Jaminan Sosial untuk PMI Bertambah, Iuran Tidak Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Regulasi tersebut merupakan pengganti atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Dalam Permenaker terbaru ini terdapat beberapa penambahan manfaat jaminan sosial, dalam rangka meningkatkan pelindungan dan pelayanan bagi PMI dari risiko sosial dalam hal terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua.

Baca juga: Menaker ke PMI Bermasalah di Arab Saudi: Kerja Jangan Sembunyi-sembunyi

"Hadirnya Permenaker ini adalah wujud kehadiran negara untuk teman-teman PMI di mana iuran tetap, manfaat meningkat," ujar Menaker dalam siaran pers Kemenaker, Jumat (3/3/2023).

Adapun besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tidak ada kenaikan yakni sebesar Rp 370.000 untuk perjanjian kerja 24 bulan.

"Begitu juga dengan besaran iuran JHT tetap sesuai dengan pilihan calon Pekerja Migran Indonesia antara Rp 50.000 sampai dengan Rp 600.000," ucap Menaker.

Di Permenaker No. 4/2023, manfaat program jaminan sosial bertambah menjadi 21 risiko dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya 14 risiko.

Baca juga: Menaker Lihat Kesempatan Kerja PMI di Sektor Garmen Yordania

Selain itu, dalam Permenaker 4/2023 juga terdapat program manfaat baru jaminan sosial, yakni bantuan uang kepada calon pekerja migran atau pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, bantuan uang dan pengganti biaya tiket kepada PMI ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

Selain itu, ada juga bantuan uang kepada PMI yang terkena PHK sepihak, serta bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan maksimal sebesar Rp 50 juta.

"Dengan diterbitkannya Permenaker 4/2023 yang menghadirkan tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM dan JHT, para PMI bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja," pungkasnya.

Baca juga: Pesan Menaker ke Menteri SDM Malaysia: PMI Harus Diperlakukan Adil