Mengenal Pencucian Uang, Modus Samarkan Harta Oknum Pegawai Pajak

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus praktik pencucian uang atau money laundering yang dilakukan puluhan oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan.

Salah satu yang dicurigai adalah Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon III Ditjen Pajak yang dipecat Sri Mulyani.

Di tahun 2011 harta Rafael mencapai Rp 20,4 miliar. Namun di tahun 2021 hartanya berkali lipat lebih, bahkan mencapai Rp 56,1 miliar.

Itu pun disinyalir tak semua harta Rafael dilaporkan, artinya harta sebenarnya bisa saja jauh lebih besar daripada laporan LHKPN.

PPATK bahkan melacak transaksi keuangan yang mencapai lebih dari Rp 500 miliar dari sejumlah rekening milik Rafael dan kerabatnya. Total ada 40 rekening yang diblokir pemerintah.

Baca juga: Profil Lengkap Rafael Trisambodo, PNS Pajak Berharta Rp 56 Miliar

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Ditjen Pajak kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Apa itu pencucian uang?

Di Indonesia, praktik pencucian uang sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Tujuan paling umum praktik kotor ini yakni menyamarkan asal usul uang seolah berasal dari aktivitas legal.

Bisa dikatakan, pencucian uang adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar atau ilegal seperti korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, illegal fishing, dan sebagainya.

Dilansir dari Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditulis Joni Emirzon, Guru Besar Hukum Bisnis Unsri, setidaknya ada 3 proses pencucian uang yakni penempatan (placement), transfer (layering), dan menggunakan harta kekayaan (integration).

Baca juga: Gaya Hidup Mewah Anak PNS Pajak Disentil Sri Mulyani, Berapa Gaji Bapaknya?

Penempatan yakni upaya menempatkan dana yang dihasilkan suatu kegiatan tindak pidana ke sistem keuangan seperti penempatan dana pada bank, membiayai suatu usaha yang seolah-seolah sah seperti pemberian kredit atau pembiayaan (mengubah kas menjadi kredit).

Contoh lain dari penempatan pencucian uang adalah membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi.

Berikutnya yakni transfer atau layering memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.

Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana.

Contoh praktik ini antara lain transfer dana satu bank ke bank lain antar wilayah atau negara, dan memindahkan uang lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company (perusahaan cangkang).

Baca juga: Habis Rafael dari Pajak, Kini Muncul Eko Wakili Bea Cukai

Ketiga yakni integration atau menggunakan harta kekayaan, yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.