Utang Luar Negeri RI 404,9 Miliar Dollar AS per Januari 2023, Naik 2 Persen dari Desember 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan, pada Januari 2023 utang luar negeri RI sebesar 404,9 miliar dollar AS. Nilai itu naik sekitar 2,04 persen dibanding posisi bulan sebelumnya (month to month/mtm) sebesar 396,8 miliar dollar AS.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan posisi Januari tahun lalu (year on year/yoy), utang luar negeri RI menyusut sekitar 1,9 persen. Tercatat pada Januari 2022 utang luar negeri RI sebesar 413,6 miliar dollar AS.

"Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN pemerintah dan sektor swasta," tulis Direktur Eksekutif BI, Erwin Haryono, dalam keterangannya, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Kuartal IV 2022, Turun secara Tahunan, tetapi Naik secara Kuartalan

Adapun utang luar negeri RI pada awal tahun ini dibentuk oleh utang luar negeri pemerintah sebesar 194,3 miliar dollar AS. Posisi itu naik 4,2 persen secara mtm, namun terkontraksi 2,5 persen secara yoy.

Bank sentral menilai, posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali. Pasalnya, hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7 persen dari total ULN pemerintah.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik Jadi 392,6 Miliar AS, BI: Tetap Terkendali

Sementara itu, posisi utang luar negeri swasta sebesar 201,2 miliar dollar AS per Januari 2023. Nilai ini stagnan secara mtm dan susust sebesar 1,5 persen secara yoy.

Jika dilihat berdasarkan tenornya, utang luar negeri swasta juga didominasi oleh utang tenor jangka panjang. BI mencatat, utang jangka panjang swasta porsinya mencapai 75,2 persen dari total utang luar negeri swasta.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia Kembali Turun Jadi 390,2 Miliar Dollar AS

Adapun rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga Januari 2023 mencapai 30,3 persen. Nilai ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," ucap Erwin.