Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Fintech Lending" Dibayangi Kredit Macet, Komunal Pasang Strategi Hiperlokal

Kompas.com - 09/05/2023, 17:00 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri fintech lending dibayang-bayangi oleh tingginya kredit macet atau disebut dengan Tingkat Wan Prestasi (TWP90) yang mencapai lebih dari 5 persen.

Founder dan CEO Komunal Hendry Lieviant menjelaskan, untuk menjaga tingkat TWP90 yang naik, perusahaan melakukan evaluasi kredit dari peminjam atau borrower dengan teknologi.

"Jadi teknologi itu mungkin juga mirip-mirip yang kami gunakan, tetapi kelebihan kami adalah ber-partner dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) setempat," ujar dia dalam konferensi pers, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: OJK Sebut Kredit Macet di Fintech Lending Terus Melandai

Ia menambahkan, hal tersebut juga akan membantu Komunal mendapatkan efek sosial.

Sebagai contoh, Hendry menjelaskan suatu kali pernah mendapatkan calon peminjam UMKM dari Bali. Dari segi kualitas, UMKM tersebut memenuhi syarat untuk meminjam di bank, tetapi justru memilih pinjam di fintech lending.

"Pada waktu itu kami oper itu di website, BPR di Bali ada yang komen, dia memang hanya butuh dana perputaran singkat. BPR di sana yang meyakinkan kami kalau ini sehat mereka tahu benar bisnisnya," imbuh dia.

Ia menegaskan, penggunaan teknologi dan kombinasi dengan hiperlokal tersebut menjadi kekuatan bisnisnya dalam menjaga kredit macet.

Baca juga: Dalam 10 Tahun, Jumlah Pemain Fintech di Indonesia Melonjak 6 Kali Lipat

Hendry melaporkan, saat ini KomunalP2P memiliki tingkat kredit macet di bawah 2 persen.

"Kami menjaga (kredit macet) tidak lebih dari 3 persen," ungkap dia.

Strategi tersebut diambil lantaran, Komunal juga memperhatikan pertumbuhan bisnisnya. Ketika terlalu konservatif bisnis akan lebih sulit untuk tumbuh.

"Tapi ketika growth, artinya bisa tumbuh, jangan sampau tidak bisa menjaga NPL," tandas dia.

Baca juga: Soal Kredit Macet Fintech, OJK Masih Berikan Kesempatan


Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Februari 2023 ada 19 fintech P2P lending yang memiliki TWP90 lebih dari 5 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan posisi bulan sebelumnya.

Pada bulan sebelumnya, ada 25 fintech P2P lending yang memiliki TWP di atas 5 persen sementara di akhir tahun ada 21 fintech P2P lending yang bernasib demikian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BI Buka-bukaan Dampak Krisis Properti China ke Perekonomian

BI Buka-bukaan Dampak Krisis Properti China ke Perekonomian

Whats New
Ada Kazakhstan dan UEA, Otorita IKN Sudah Terima Lebih dari 290 Surat Minat Investasi

Ada Kazakhstan dan UEA, Otorita IKN Sudah Terima Lebih dari 290 Surat Minat Investasi

Whats New
Hitungan Cicilan Pinjol dengan Biaya Pinjaman 0,4 Persen dalam Berbagai Tenor

Hitungan Cicilan Pinjol dengan Biaya Pinjaman 0,4 Persen dalam Berbagai Tenor

Whats New
[POPULER MONEY ] OJK Perintahkan AdaKami Buka Kanal Aduan | Soal Rupiah Mutilasi, BI: Itu Hoaks!

[POPULER MONEY ] OJK Perintahkan AdaKami Buka Kanal Aduan | Soal Rupiah Mutilasi, BI: Itu Hoaks!

Whats New
Teten: Mana Bisa Menteri Koperasi Tutup TikTok

Teten: Mana Bisa Menteri Koperasi Tutup TikTok

Whats New
Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Kenapa Jonan Dulu Keberatan dengan Proyek Kereta Cepat?

Whats New
Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Ironi Kereta Cepat: Diklaim B to B, Tapi Minta Jaminan Pemerintah dan APBN

Whats New
Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Genjot Produksi, Pupuk Indonesia Grup Amankan Pasokan Gas dari 5 Perusahaan Migas

Whats New
Viral 1 Penduduk RI Tanggung Utang Pemerintah Rp 28 Juta, Ini Kata Kemenkeu

Viral 1 Penduduk RI Tanggung Utang Pemerintah Rp 28 Juta, Ini Kata Kemenkeu

Whats New
Gojek Klaim Pengguna Layanan GoCorp Tumbuh 3 Kali Lipat Dibanding 2022

Gojek Klaim Pengguna Layanan GoCorp Tumbuh 3 Kali Lipat Dibanding 2022

Whats New
Perluas Jaringan dan Layanan, BRI Insurance Hadir di Bengkulu

Perluas Jaringan dan Layanan, BRI Insurance Hadir di Bengkulu

Whats New
United Bike Berencana IPO untuk Perluas Bisnis, Ini Bocorannya

United Bike Berencana IPO untuk Perluas Bisnis, Ini Bocorannya

Whats New
Subholding Gas Pertamina Kembangkan Dua Proyek LNG di Berau dan Sumenep

Subholding Gas Pertamina Kembangkan Dua Proyek LNG di Berau dan Sumenep

Whats New
Cerita Jokowi, Dulu 'Dicuekin' Saat Tawarkan IKN ke Calon Investor, Sekarang Pada Minta...

Cerita Jokowi, Dulu "Dicuekin" Saat Tawarkan IKN ke Calon Investor, Sekarang Pada Minta...

Whats New
Lazada Logistics-Aizen Kerja Sama Pembiayaan Kendaraan Listrik di RI

Lazada Logistics-Aizen Kerja Sama Pembiayaan Kendaraan Listrik di RI

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com