Banyak BPR Tutup, Regulator Dorong Merger dan Digitalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional dan syariah masih memiliki ruang tumbuh yang besar di Indonesia.

Namun begitu, penutupan BPR justru menjadi tren yang tak terelakkan setiap tahunnya. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) malah menyebut, rata-rata ada 6 BPR yang tutup setiap tahunnya.

Kepala Kantor Regional 1 OJK Provinsi DKI Jakarta, Banten Robert Akyuwen menjelaskan, adanya BPR yang tutup belakangan menjadi sebuah fenomena yang intens terjadi. Namun demikian sebenarnya, terdapat keinginan BPR maupun BPRS tersebut untuk melakukan konsolidasi.

Baca juga: BPR Resmi Ganti Nama Jadi Bank Perekonomian Rakyat

"Terkait industri BPR dan BPRS memang perlu penguatan modal dan konsolidasi. Itu akan membuat industri semakin kuat," kata dia dalam Diskusi Media: Keinerja Hijra Bank dan Potensi Transformasi Digital Keuangan Syariah di Indonesia, Senin (29/5/2023).

Robert menerangkan, saat ini memang tren industri BPR dan BPRS sedang mengarah ke konsolidasi dan penggabungan. Hal tersebut juga akan memudahkan regulator dari sisi pengawasan.

Ia mencontohkan, regulator di Jakarta saat ini menangani 8 sampai 10 BPR atau BPRS per orang. Jumlah tersebut terbilang besar mengingat banyaknya hal yang perlu dilakukan dalam sistem pengawasan.

Ia menambahkan, dengan adanya UU P2SK, BPR dan BPRS yang bermasalah akan langsung mendapatkan status sebagai bank dalam pengawasan. Setelah itu, bank dapat langsung diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk proses pencabutan izin usaha atau resolusi untuk perbaikan kinerja.

Di sisi lain, Robert mengimbau, BPR juga memikirkan jalan untuk dapat mendigitalisasi layanannya. Yang jadi masalah, pendakatan terhadap BPR dan BPRS selama ini dilakukan dengan cara konvensional dan klasik. Belum lagi, pemilik BPR dan BPRS saat ini rata-rata sudah berumur.

"Biasanya sudah tua, jadi tidak mau menggabungkan BPR, karena punya anak 3 jadi mau dikasih satu-satu. Jadi, apapun kondisinya kecil dan tidak bisa bersaing, dia akan mempertahankan. Kami kesulitannya di situ dalam beberapa kasus," urai dia.

Untuk itu, Robert terus mendorong BPR dan BPRS untuk merger. Caranya dengan memberikan ilustrasi bagaimana entitas dengan modal yang kecil akan lebih sulit berkembang.

Baca juga: BPR Bangkrut Setiap Tahun, Masalah Tata Kelola Jadi Penyebabnya

Sebaliknya, entitas yang sudah merger akan berpotensi mendatangkan deviden yang lebih besar meskipun persentase saham akan terdelusi.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan data, saban tahun ada enam bank Perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut.

Kondisi ini terjadi sejak kondisi perekonomian normal atau sebelum pandemi Covid-19 melanda, hingga saat ini.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penyebab BPR gulung tikar bukan karena kondisi perkeonomian nasional. Namun, tata kelola bisnis bank BPR yang dinilai kurang mumpuni.

"Umumnya karena fraud di BPR tersebut," kata dia.

Baca juga: Masih Kalah dari Rentenir, LPS Ungkap 6 BPR Gulung Tikar Tiap Tahun