Sri Mulyani: Logistik Indonesia Kalah Kompetitif dengan Negara Tetangga dan Negara Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem logistik nasional setiap tahunnya. Meskipun demikian, indeks performa logistik atau logistic performance index (LPI) Indonesia masih kalah dari negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN serta negara berkembang lain.

"Logistic index kita, performance index kita, serta dari sisi cost of logistic di Indonesia yang masih kalah kompetitif dibandingkan dengan negara-negara ASEAN atau negara-negara emerging yang lain," tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam diskusi INSW, Jumat (9/6/2023).

Sri Mulyani mengatakan, LPI Indonesia mengalami penurunan, ketika negara-negara lain mencatatkan kenaikan. Berdasarkan laporan LPI, Indonesia menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji. Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.

Baca juga: Erick Thohir: Kalau Tak Ada Jalan Tol, Ongkos Transportasi dan Logistik Mahal

Penurunan peringkat LPI Indonesia disebabkan oleh penurunan 4 indikator penghitungan LPI, yakni international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Sementara itu 2 indikator penghitungan lainnya, yakni customs dan infrastructure, mengalami kenaikkan.

"Jadi kita memang perlu terus memperbaiki," kata Sri Mulyani.

Bendahara negara mengakui, menciptakan sistem logistik nasional yang lebih kompetitif bukan hal mudah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan berbentuk kepulauan.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk terus membangun infrastruktur guna memperbaiki sistem logistik nasional. Akan tetapi, pemerataan logistik yang kompetitif masih belum terealisasikan. Hal ini tercermin dari biaya logistik di wilayah non-Jawa masih lebih tinggi dibanding dengan Jawa.

"Untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, biaya logistik berada di kisaran angka 12 persen. Untuk wilayah Sumatera biaya logistik dikisaran 20 persen, sedangkan untuk wilayah Kalimantan dan pulau-pulau lainnya sebesar 30 persen," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Respons Sri Mulyani, Pemerintah Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka

Upaya perbaikan sistem logistik

Dengan melihat data tersebut, Sri Mulyani menilai, perbaikan logistik sangat bergantung dari banyak kementerian lembaga yang masing-masing memiliki persyaratan maupun berbagai proses yang menimbulkan beban dan komplikasi bagi bidang usaha.

Oleh karenanya, kementerian/lembaga memutuskan untuk membuat sistem bersama yang dikenal dengan national single window pada 2010.

Dalam rangka memperkuat sistem tersebut, pemerintah memperkenalkan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) Generasi 2. Sistem yang sebenarnya telah diimplementasikan secara berkala sejak 2021 ini menawarkan pendekatan single submission yang kolaboratif.

"Sekarang merupakan upaya generasi 2, a trully single window, bisa dihasilkan atau bisa direpresentasikan, sehingga dunia usaha bisa menggunakannya," ucap Sri Mulyani.