Program Food Estate Belum Optimal, Pemerintah Bakal Siapkan Aturan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek lumbung pangan atau food estate holtikultura di berbagai wilayah dinilai belum optimal. Pasanya, masih banyak lahan yang belum digarap, sehingga hasil produksinya pun tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Menanggapi narasi tersebut, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menegaskan, food estate merupakan salah satu program strategis nasional (PSN) yang sangat penting bagi kebutuhan pangan nasional ke depan.

Oleh karenanya, pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengembangan food estate. Wahyu tidak merinci isi dari aturan tersebut, namun ia menyebutkan, keberadaan Perpres menjadi penting untuk program food estate.

Baca juga: Bantah Food Estate Gagal, Moeldoko: Perlu Perlakuan Khusus

"Untuk food estate ini merupakan kebutuhan ke depan. Penduduk kita akan meningkat. Dan tentunya food estate ini diperlukan," ujar dia, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

"Progres sampai saat ini kita sedang mempersiapkan perpres untuk food estate," sambungnya.

Dalam rangka penerbitan Perpres tersebut, KPPIP telah melakukan pemetaan terhadap wilayah potensial pembangunan food estate. Wilayah-wilayah itu berada di provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, hingga Sumatra Utara.

"Dan mungkin juga di beberapa lokasi yang merupakan arahan dari presiden," kata Wahyu.

Wahyu menekankan, dalam pengembangan program food estate diperlukan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan jaringan penghubung. Infrastruktur ini sebenarnya sudah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di beberapa wilayah program food estate. Akan tetapi, pembangunan tersebut masih perlu dikembangkan.

"Mungkin masih akan berlanjut karena itu sangat luas," ucap Wahyu.

Baca juga: Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Holding BUMN Pangan ID Food