Syarat Menghapus Kredit Macet UMKM di Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui rencana penghapusan kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbankan nasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Teten menjelaskan, penghapusan kredit macet mencapai Rp 5 miliar. Namun pada tahap pertama kredit macet yang akan dihapus maksimal sebesar Rp 500 juta, khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Meski begitu, tidak semua kredit UMKM yang macet akan dihapus. Akan ada penilaian mendalam, macetnya itu seperti apa dan karena apa. Tentunya, hal itu tidak berlaku bila mengandung unsur pidana atau moral hazard," ujat Teten dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).

Baca juga: Teten: Presiden Setuju Penghapusan Kredit Macet UMKM, Tapi Ada Syaratnya

Lebih lanjut Teten bilang, pemerintah masih menggodok aturan dari penghapusan kredit macet UMKM. Nantinya peraturan tersebut akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Meskipun PP tersebut belum keluar, Teten membocorkan sejumlah syarat yang perlu dipenuhi agar kredit macet UMKM dapat dihapus. Berikut persyaratan yang perlu dipenuhi:

• Piutang macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.
• Bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal.
• Tidak mengandung unsur pidana.
• Kriteria hapus tagih piutang macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:
• Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021)
• Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015
• Nilai maksimum kredit sebesar Rp 500 juta (KUR)
• Nilai Maksimum kredit sebesar Rp 5 miliar (Non KUR)
• Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku
• Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya.

Baca juga: Saatnya UMKM Memiliki Merek Produknya

“Tujuan penghapustagihan piutang macet adalah untuk mendukung pemberian akses pembiayaan kembali kepada UMKM,” kata Teten.

Sebagai informasi, pelaksanaan penghapusan kredit macet UMKM telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam Pasal 250 dan Pasal 251 UU tersebut diatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.

“Pasal ini memberi payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN untuk penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet UMKM untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM,” ucap Teten.

Baca juga: Realisasi Penyaluran KUR Tinggi, Pemda Bisa Dapat Insentif