Kontrak Proyek Rusun ASN di IKN Diteken Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Danis H Sumadilaga mengatakan, penandatanganan kontrak proyek pembangunan rusun ASN di IKN akan dilakukan pada pekan depan.

Danis mengatakan penandatangan kontrak proyek tersebut sebelumnya dijadwalkan pada 16 Agustus 2023, namun ditunda.

"Pekan depan tanda tangannya. Kalau sudah tanda tangan kontrak ya bisa langsung mulai (peletakan batu pertama)," kata Danis dalam acara Ngobrol Bareng soal IKN Nusantara di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Otorita IKN: Pembangunan Istana Negara Capai 21,7 Persen

Danis mengatakan, pemenang kontrak proyek pembangunan rusun ASN di IKN merupakan perusahaan dalam negeri.

"Dalam negeri semua, enggak ada yang dari luar kalau (rusun) ASN," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) dari 40 kementerian dan lembaga akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024.

Selain itu, ada 5.716 personel TNI dan Polri yang juga akan pindah di tahun yang sama.

Baca juga: Kepala Otorita IKN: Tahun Depan Upacara HUT RI di IKN Sudah Ramai Bangunan Fisik

"Skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang," ujar Anas, dilansir siaran pers Otorita IKN, Senin (12/6/2023).

"Yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta serta TNI-Polri sebanyak 5.716 personel," tuturnya.

Sebagaimana rencana, pemerintah di IKN akan membangun sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Juga ada dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit yang baik.

Baca juga: Menteri PUPR: Kantor Presiden dan 4 Kantor Kemenko di IKN Selesai Juli 2024

"Ini agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal," tutur Anas.

Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN. Pembentukan MPP ini perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.

"Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengintegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN," kata Anas.

Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 40,6 Triliun Bangun IKN di 2024