Urgensi Meningkatkan Kecakapan Digital UMKM

Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital harus mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnisnya secara radikal (business process reengineering).

Lalu bagaimana prospek UMKM jika ingin terlibat aktif dalam pasar digital? Tak bisa dielakkan, untuk meningkatkan digitalisasi UMKM Indonesia, maka akses digital kepada UMKM tentu perlu pula ditingkatkan.

Mulai dengan meningkatkan persentase melek teknologi dan keuangan, serta meningkatkan jangkauan internet dengan penyediaan broadband yang lebih luas.

Di pihak lain, penyedia pembiayaan digital, baik dari perbankan maupun fintech dan e-commerce juga perlu meningkatkan jenis instrumen dan layanannya agar lebih terintegrasi dengan kebutuhan UMKM.

Intinya, harus ada upaya yang jelas dan terukur untuk segera mengintegrasikan sebagian besar UMKM nasional ke dalam gerak langkah ekonomi digital yang sedang gegap gempita dibicarakan.

Karena ekonomi digital terbukti telah berhasil membuat batasan antara dunia maya dan fisik menjadi lebur. Teknologi digital memungkinkan banyak orang terkoneksi satu sama lain di satu sisi dan arus informasi menjadi lebih cepat dan terbuka di sisi lain, tanpa mengenal batasan negara dan wilayah.

Transaksi yang sebelumnya harus dilakukan dengan berhadapan langsung, sekarang bisa dilakukan secara online. Seperti kegiatan memesan taksi, membeli barang, bahkan memesan tiket perjalanan dan penginapan.

Perkembangan teknologi mengubah model bisnis yang selama ini berlaku. Karena itulah mengapa semua harus melakukan penyesuaian, tidak hanya secara individu, tetapi juga dalam industri dan kegiatan bisnis, utamanya UMKM yang menjadi salah satu tulang rusuk ekonomi nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sudah 22 juta UMKM masuk ke ekosistem digital per Juni 2023. Artinya, masih kurang delapan juta dari target akhir.

Sementara Kementerian Informasi dan Komunikasi pada akhir 2022 mempublikasikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di mana dari empat pilar yang menjadi landasan pengukuran IMDI, pilar pemberdayaan yang menunjukkan literasi dan kapasitas masyarakat (khususnya UMKM) dalam memanfaatkan teknologi digital dalam aspek ekonomi mendapatkan skor terendah (22,06 dari 100).

Lebih lanjut, Hasil Kajian Kebutuhan Program Mastercard Strive Indonesia yang dilakukan oleh Mercy Corps Indonesia terhadap 474 pelaku UMKM di Jawa barat pada Juni 2023, menunjukkan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi UMKM adalah kecakapan digital.

Dari hasil kajian tersebut terungkap bahwa sekitar 34 persen mengatakan bahwa mereka tidak cukup mahir untuk menggunakan teknologi digital dalam bisnis mereka. Padahal, semua responden sudah menggunakan smartphone dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Fakta di atas menegaskan bahwa pembekalan pengetahuan dan keterampilan digital merupakan satu pendekatan yang penting untuk pemberdayaan UMKM.

Jadi langkah pemerintah untuk mewujudkan 30 juta UMKM masuk ekosistem digital tidaklah cukup untuk menjawab kebutuhan digitalisasi, jika tidak ditunjang dengan strategi yang memadai untuk meningkatkan kecakapan digital UMKM.

Pun akibat minimnya literasi, UMKM juga dapat terekspos pada banyak risiko di dunia digital, misalnya pembobolan data, phising, dan risiko ancaman siber lainnya.