Membangun Konektivitas Transportasi ASEAN

Salah satu usaha untuk memperkuat ASEAN adalah dibuatnya master plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025. Visi MPAC 2025 adalah: “To achieve a seamlessly and comprehensively connected and integrated ASEAN that will promote competitiveness, inclusiveness, and a greater sense of Community.”

Terdapat lima area penting yang akan dibahas dalam road map tersebut, di mana salah satu di antaranya adalah terkait mobilitas penduduk (people mobility).

Konektivitas transportasi

Mobilitas penduduk tentu tidak terlepas dari konektivitas transportasi, baik melalui darat, laut maupun udara, melalui transportasi darat, kereta api, kapal laut dan penerbangan.

Sayangnya kawasan ASEAN tidak berbentuk kontinen seperti di Eropa, tapi berbentuk kepulauan, terutama di Indonesia dan Filipina. Dengan demikian, transportasi yang bisa menghubungkan antarnegara itu adalah penerbangan dan pelayaran.

Untuk memperkuat pertumbuhan komunitas ASEAN, tentu diperlukan konektivitas transportasi. Hal ini karena transportasi merupakan trigger atau pemicu pertumbuhan sektor-sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, sosial budaya dan sebagainya.

Namun menumbuhkan konektivitas transportasi antarnegara tentu tidak mudah, karena menyangkut kepentingan antarnegara tersebut.

Selain itu, dalam transportasi juga dikenal asas cabotage, yaitu hak eksklusif suatu negara untuk menerapkan aturan-aturannya sendiri dalam hal bisnis transportasinya.

Terkait asas cabotage ini, dalam pelaksanaan bisnis transportasi di satu negara akan mengedepankan kepentingan bisnis transportasi di negara tersebut. Hal itu yang tentunya juga memengaruhi pembentukan konektivitas transportasi ASEAN.

Di antara negara-negara ASEAN terdapat disparitas bisnis transportasi. Beberapa negara industri transportasinya, terutama penerbangan, sudah sangat maju. Namun di negara lain masih tertinggal.

Untuk itu, diperlukan pendekatan dan kesepakatan yang lebih komprehensif antarnegara.

Dalam dunia penerbangan global, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) sudah mempunyai prinsip no country left behind.

Artinya tidak ada suatu negara yang akan ditinggalkan, semua akan digandeng untuk maju dan berkembang bersama-sama.

Negara-negara yang sudah maju penerbangannya, mempunyai kewajiban membantu negara yang belum berkembang. Dengan demikian, nantinya akan terjadi kesetaraan, terutama dalam hal keselamatan, keamanan dan bisnis.

Adanya kesetaraan ini akan membuat kerja sama industri transportasi antarnegara menjadi lebih mudah, termasuk di ASEAN.

Konektivitas transportasi yang baik dan kuat juga akan memicu ASEAN lebih maju dan berkembang serta berpengaruh dalam percaturan global.