Ini Strategi Pemerintah Terapkan Energi Bersih di Sektor Ketenagalistrikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, transisi energi membutuhkan transformasi yang signifikan pada infrastruktur sektor ketenagalistrikan, terutama di negara-negara berkembang yang masih sangat bergantung pada energi fosil untuk pembangkit listrik.

"Oleh karenanya perlu dilakukan peningkatan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batubara secara bertahap," ujarnya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023 di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Maka untuk mendukung transformasi infrastruktur ketengalistrikan tersebut, pemerintah akan membangun sekitar 700 giga watt (GW) pembangkit energi terbarukan guna memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia yang diperkirakan mencapai 1.942 TWh pada tahun 2060.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Alihkan Sebagian Anggaran Subsidi Fosil untuk Energi Bersih

Pemerintah juga secara bertahap melakukan dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, antara lain dengan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 20,9 GW hingga 2030 dan penghentian dini PLTU.

Di samping itu, adapula konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas di 47 lokasi dengan kapasitas total 3.217 MW, program pembakaran biomassa yang dilaksanakan di 113 PLTU eksisting dengan total kapasitas 19 GW, hingga penyediaan dana untuk pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi dengan potensi 683 MW guna mengurangi risiko tinggi di sektor panas bumi.

"Setelah tahun 2030, diharapkan PLTU batubara tidak akan dikembangkan lagi. Lalu, tambahan pembangkit setelah tahun 2030 hanya dari energi terbarukan. PLTU batubara terakhir akan berakhir pada tahun 2058," papar Arifin.

Pemerintah akan melakukan peningkatan secara masif untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 2030 dan dilanjut Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di 2037.

Kemudian maksimalisasi pengembangan panas bumi hingga 22 GW, komersialisasi nuklir di 2039 dan peningkatan hingga 31 GW di 2060, serta pengembangan Pump Storage di 2025 dan Battery Energy Storage System (BESS) di 2034.

Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) Bambang Brodjonegoro menambahkan, transisi energi di sektor ketenagalistrikan merupakan langkah strategis yang secara beriringan menurunkan emisi di sektor lainnya, seperti sektor transportasi dan industri.

Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang jelas untuk bertransisi energi yang disuarakan secara aktif melalui berbagai forum internasional dan diplomatik guna mendorong lebih banyak kerja sama dan investasi di sektor energi ramah lingkungan.