Kontradiksi Janji Swasembada Jokowi dan Kebijakan Impor Beras

"Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya," kata Presiden Jokowi saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada penghujung 2014 silam.

Baca juga: Ironi Indonesia, Negara Agraris yang Terus-terusan Impor Beras

Belakangan setelah pemerintah lagi-lagi melakukan impor beras di periode pertama Jokowi, janji memecat Menteri Pertanian yang kala itu dijabat Amran Sulaiman tak direalisasikan.

Menteri asal Sulawesi Selatan itu selalu aman dari reshuffle meski target swasembada pajale tak pernah tercapai hingga berakhirnya periode pertama pemerintahan. Amran Sulaiman tak pernah dipecat Jokowi sesuai ucapan janjinya kala itu.

Jokowi sebut dirinya benci impor pangan

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dirinya sejak dulu sangat tidak sepakat dengan impor pangan.

Impor berlebihan terhadap berbagai komoditas pangan, kata dia, juga perlu dihindari sebab akan membuat petani merugi karena harga jual hasil pertanian akan turun drastis.

Selain menyaingi harga hasil pertanian petani lokal, ia menilai bahwa pengimporan juga justru kerap ditunggangi kepentingan oknum tertentu. Dia bilang, ada mafia yang bermain dalam impor setiap komoditas pangan.

"Semua masih seneng impor karena banyak yang mengambil rente di sini (impor)," kata dia.

Baca juga: Kata Buwas, Impor Beras dari China Jadi Opsi Terakhir

Sementara itu dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, kebijakan pangan di era Jokowi-JK sudah tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan.

Di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu padi, jagung dan kedelai (pajale)

Presiden Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.

Baca juga: Pemerintah Sepakat Tambah Impor Beras 1,5 Juta Ton

Pertama, tahun 2016 ditargetkan swasembada padi, bawang merah dan cabai. Kedua, tahun 2017 ditargetkan swasembada jagung. Ketiga, tahun 2019 ditargetkan swasembada gula konsumsi.

Keempat, ditargetkan swasembada kedelai dan bawang putih tahun 2020. Kelima, tahun 2024 ditargetkan swasembada gula industri.

Keenam, tahun 2026 ditargetkan swasembada daging sapi. Ketujuh, di tahun 2045 Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

Janji saat Pilpres 2014

Saat masih calon presiden di 2014, Joko Widodo juga tegas mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla.

Baca juga: Bulog Ungkap Rencana RI Buka Opsi Impor Beras dari China

Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

"Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014.

Menurut Jokowi, pemerintah harus menghentikan impor untuk memicu agar para petani lebih semangat melakukan produksi. Jokowi pun memuji beras Cianjur yang pulen dan wangi.

"Bayangkan, kita jerih payah produksi, eh ada impor. Kejadian itu yang membuat kita malas berproduksi. Oleh sebab itu, petani harus dimuliakan," ucap dia. '

Baca juga: Pemerintah Akan Tambah Impor Beras 1,5 Juta Ton dari Vietnam dan Thailand