Menimbang Efektivitas Kebijakan Fiskal dan Moneter

SALAH satu tujuan utama dibentuknya suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan bangsanya.

Bahkan di negara Indonesia, tujuan tersebut tersurat sangat jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan secara lebih rinci dalam batang tubuhnya.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu berusaha keras mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat supaya terus meningkat, atau paling tidak, pemerintah harus menjaga agar kesejahteraan masyarakat tidak mengalami penurunan.

Salah satu indikator utama dari tingkat kesejahteraan yang harus selalu dijaga pemerintah adalah tingkat daya beli masyarakat.

Naik turunnya tingkat daya beli akan berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat tercermin dari nilai uang riil yang dipegang masyarakat.

Terdapat dua kondisi utama yang bisa mengakibatkan nilai uang riil yang dipegang masyarakat mengalami penurunan.

Kondisi pertama terjadi ketika harga barang dan jasa secara rata-rata mengalami kenaikan dan dalam waktu bersamaan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan.

Dengan kata lain, kenaikan harga barang dan jasa lebih besar daripada kenaikan pendapatan. Kondisi ini mengakibatkan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan.

Kondisi kedua terjadi ketika jumlah uang beredar melampaui kebutuhan aktivitas perekonomian. Jumlah uang yang dipegang masyarakat melebihi tingkat kebutuhannya.

Dalam kondisi ini masyarakat menganggap uang menjadi “tidak bernilai”. Nilai uang riil yang dipegang masyarakat mengalami penurunan dan tidak lagi mampu untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga yang sama.

Harga barang dan jasa harus dibeli dengan nilai nominal yang lebih tinggi sehingga menggerus daya beli masyarakat secara signifikan.

Kebijakan pengendalian harga

Dalam teori ekonomi, terdapat dua jenis kebijakan yang bisa digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga sehingga daya beli masyarakat dapat terus terjaga.

Pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini berada di bawah kewenangan pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Pemerintah bisa membuat berbagai kebijakan yang dapat mengendalikan fluktuasi harga di pasar mulai dari membuat regulasi yang dapat mengatur jumlah barang yang beredar di pasar sampai menetapkan harga yang berlaku di pasar.

Dalam mengatur jumlah barang yang tersedia di pasar, pemerintah bisa membuat peraturan yang mewajibkan para produsen untuk memenuhi kebutuhan permintaan dalam negeri daripada permintaan luar negeri walaupun harga di luar negeri lebih tinggi dibanding dalam negeri.