Kemenkeu Sebut APBN Berperan untuk Capai Visi Indonesia Maju 2045

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi tersebut, perlu penguatan reformasi fiskal secara holistik.

Baca juga: DPR Sahkan APBN 2024 Senilai Rp 3.325 Triliun

Reformasi itu dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. 

Kemudian, melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) secara konsisten, serta mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.

Postur APBN 2024

Dengan mencermati tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif, maka postur APBN 2024 telah disepakati sebagai berikut: 

Pertama, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 2.802,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.309,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 492,0 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

Kedua, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.325,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun. 

Ketiga, keseimbangan primer negatif sebesar Rp 25,5 triliun untuk didorong bergerak menuju positif.

Keempat, defisit anggaran sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen produk domestik bruto (PDB), sedikit lebih rendah dari 2023 sebesar 2,27 persen PDB.

Baca juga: Sri Mulyani Klarifikasi Tudingan APBN Digadaikan ke China demi KCJB

Kelima, belanja kementerian/lembaga (K/L) 2024 sebesar Rp 1.090,8 triliun, antara lain untuk mendukung berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, akselerasi transformasi ekonomi, serta kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pusat/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar 8,0 persen.

Belanja K/L juga mencakup pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran.

Keenam, belanja non-K/L sebesar Rp 1.376.7 triliun, antara lain untuk mendukung kenaikan manfaat pensiun sebesar 12 persen, pemberian subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung petani, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan dunia usaha. 

Wahyu berharap, dengan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif, APBN 2024 mampu merespons dinamika perekonomian dan mendukung agenda pembangunan. 

Sejalan dengan hal tersebut, telah disepakati bahwa untuk mencapai sasaran dan indikator pembangunan tingkat kemiskinan harus berada di rentang 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0-1 persen, rasio gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,99-74,02, nilai tukar petani (NTP) 105-108, dan nilai tukar nelayan 107-110.

Baca juga: Janji Indah APBN Berbasis Kesejahteraan Rakyat

“Semoga ikhtiar bersama seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan menjadi sebuah bangsa yang maju, sejahtera, adil, dan makmur,” harap Wahyu.