Kemenkeu Sebut APBN Berperan untuk Capai Visi Indonesia Maju 2045

"Kebijakan fiskal juga terkoneksi dengan arah dan strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah. Untuk itu, kinerja APBN 2023 yang solid akan menjadi fondasi yang kokoh untuk menyongsong APBN 2024," jelasnya.

Menurutnya, APBN 2024 akan mempunyai nilai strategis untuk mengantar Indonesia keluar dari middle income trap menuju Indonesia maju, adil, makmur pada 2045.

Sejalan dengan hal tersebut, arsitektur APBN 2024 juga harus mampu untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

Peran APBN 

Wahyu mengatakan, arsitektur APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

“Peran APBN didorong agar berfungsi optimal sebagai shock absorber yang melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global. APBN membantu menstabilkan harga pangan, mewujudkan ketahanan energi, serta mengendalikan inflasi," katanya.

Baca juga: BEI: Emiten BUMN dan Anak Usahanya Berkontribusi Rp 33 Triliun ke APBN

Kemudian, APBN berperan sebagai agen pembangunan, seperti akselerator transformasi ekonomi, yang berfokus pada human capital, physical capital, natural capital, dan institutional reform. 

Lalu, APBN juga berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dapat digunakan dalam penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, hingga kesenjangan.

Wahyu menjelaskan, transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. 

Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing.

Baca juga: Pemerintah Andalkan APBN untuk Jaga Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Peningkatan kapasitas SDM dilakukan  melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial. 

Kedua, melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi. 

Ketiga, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. 

Keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui penghiliran SDM. 

Kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.