Pemerintah Sebut Program Pensiunan ASN Berpotensi Jadi Beban APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyoroti risiko program jaminan sosial aparatur sipil negara (ASN) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero). Salah satu yang menjadi perhatian utama pemerintah ialah program Tabungan Hari Tua (THT) ASN.

Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024 disebutkan, rasio klaim program THT diproyeksi terus berada di atas level 200 persen hingga 2027. Pemerintah memproyeksi, rasio klaim program THT mencapai 251,7 persen pada 2023, kemudian 252,3 persen pada 2024, selanjutnya 243,7 persen pada 2025, lalu 258,3 persen pada 2026, dan menjadi 254,7 persen pada 2027.

Meskipun terus meningkat, pemerintah menilai Rasio Kecukupan Dana (RKD) masih dapat membiayai klaim manfaat tersebut. Hal ini tercermin dari rasio likuiditas program THT yang juga diproyeksi berada di atas 200 persen hingga 2027.

Baca juga: Daftar 10 Negara Terbaik untuk Pensiunan di Eropa

"Namun, terdapat potensi risiko yaitu kekurangan pendanaan sebagai dampak perubahan yang gradual dalam penggunaan metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku umum," tulis dokumen Nota Keuangan RAPBN 2024, dikutip Selasa (22/8/2023).

"Sehingga perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat," sambung dokumen tersebut.

Selain program THT, pemerintah juga menyoroti risiko program Jaminan Kematian (JKM) ASN. Pemerintah memproyeksi, rasio klaim JKM ASN akan terus menurun setiap tahunnya, seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19.

Tercatat rasio klaim JKM ASN sebesar 100,1 persen pada 2022, lalu pada tahun ini diproyeksi menurun menjadi 98,7 persen, kemudian kembali turun menjadi 96,8 persen pada tahun depan, kembali turun menjadi 96,1 persen pada 2025, lalu turun lagi menjadi 95 persen pada 2026, dan sedikit meningkat menjadi 95,9 persen pada 2027.

Meskipun terus menurun, pemerintah berencana melakukan perbaikan program JKM. Hal ini dilakukan dengan tujuan menciptakan keberlanjutan atas program tersebut.

"Dengan penerapan mitigasi tersebut, level risiko bergerak dari rendah menjadi sangat rendah," tulis dokumen Nota Keuangan.

Lebih lanjut pemerintah menyatakan, program pensiun dan THT ASN di jangka menengah dan jangka panjang dapat menimbulkan risiko apabila reformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN.

"Dengan jumlah ASN yang sebagian besar berada pada rentang usia 40–50 tahun, program pensiun akan menjadi beban pada beberapa tahun mendatang sehingga perlu kebijakan yang tepat," tulis dokumen Nota Keuangan.

Baca juga: Perubahan Skema Dana Pensiun PNS: Pilih Pay As You Go atau Fully Funded?

Reformasi program pensiun ASN

Sebagai informasi, pemerintah memang berencana mengubah skema pensiunan ASN pada 2024. Namun demikian, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengakui, reformasi skema pensiunan ASN bukan suatu langkah yang mudah dan bersifat kompleks.

Meskipun demikian, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah aspek utama yang perlu diubah, yakni berkaitan dengan program, lembaga pengelola, serta tata kelola pensiunan ASN. Untuk program, Isa bilang, perubahan akan dilakukan terhadap desain manfaat dan desain iuran.

Kemudian terkait lembaga pengelola, pemerintah akan memperhitungkan, apakah dana pensiun akan tetap ditempatkan di PT Taspen dan PT Asabri. Pemerintah membuka opsi untuk membentuk lembaga pengelolaan dana pensiun baru yang lebih efektif.

"Atau kita mengembalikan pada beberapa fungsi di kementerian/lembaga terutama Kementerian Keuangan," kata Isa, dalam Rapat Kerja Komisi XI RI, Senin (12/6/2023).

Sementara itu untuk aspek tata kelola, perbaikan yang akan dilakukan berkaitan dengan praktik di bidang aktuaria, akuntansi, dan juga investasi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana pensiun.

Isa berharap, reformasi yang akan dilakukan pemerintah dapat menciptakan sistem pensiun yang manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh ASN. Sebab, ia menyebutkan, masih terdapat ASN yang merasa manfaat pensiun kurang berarti.

"Yang tentunya memunculkan dilema yang lain karena pada saat bersamaan kita melihat kelompok masyarakat lain yang bukan PNS justru belum mendapatkan manfaat pensiun sama sekali," ucap Isa.

Baca juga: Simak Batas Usia Pensiun PNS, TNI, dan Polri