Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengurai Pandangan Capres-Cawapres Soal Ibu Kota Nusantara

Kompas.com - 08/12/2023, 19:54 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Capres Anies Baswedan saat di Bandar Lampung, Kamis (7/12/2023).KOMPAS.COM/TRI PURNA JAYA Capres Anies Baswedan saat di Bandar Lampung, Kamis (7/12/2023).

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan menyebut anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Kunjungi IKN, Kepala Otorita Sebut Terbuka untuk Semua Capres

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung dia.

Anies mengatakan, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Contoh penggunaan anggaran tersebut misalnya membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas.

Ini bukan kali pertama Anies menyinggung soal IKN. Calon presiden nomor urut 1 ini berulang kali menolak pembangunan IKN yang dinilai akan membuat ketimpangan baru di Kalimantan Timur.

Baca juga: Investor Disebut Ragu dengan IKN, Bahlil: Pikirannya Keliru

Ia juga menyebut IKN bukan solusi pemerataan ekonomi Indonesia karena hanya membangun satu kota baru di tengah-tengah hutan.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Dalam kesempatan yang lain, Anies bilang pemerintah tak perlu memaksa investor masuk menanamkan modalnya ke IKN, karena investor memiliki mekanismenya sendiri untuk berinvestasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Hanya Bitcoin, Aset Kripto 'Alternatif' Juga Kian Menguat

Bukan Hanya Bitcoin, Aset Kripto "Alternatif" Juga Kian Menguat

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Whats New
Kemenhub Sebut Kenaikan TBA Tiket Pesawat Tunggu Momen yang Tepat

Kemenhub Sebut Kenaikan TBA Tiket Pesawat Tunggu Momen yang Tepat

Whats New
Tiga Negara di Dunia dengan Jumlah Penduduk Terbesar, India Juaranya

Tiga Negara di Dunia dengan Jumlah Penduduk Terbesar, India Juaranya

Whats New
Proses Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bakal Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Proses Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bakal Dilanjutkan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Whats New
Cek Harga Bahan Pokok, KPPU Sidak Pasar di 7 Kota

Cek Harga Bahan Pokok, KPPU Sidak Pasar di 7 Kota

Whats New
Kebijakan Impor Terbaru Dinilai Bisa Normalkan Pasar

Kebijakan Impor Terbaru Dinilai Bisa Normalkan Pasar

Whats New
Jadi Tuan Rumah ITS Asia Pacific Forum, Indonesia Bakal Pamerkan Transportasi di IKN

Jadi Tuan Rumah ITS Asia Pacific Forum, Indonesia Bakal Pamerkan Transportasi di IKN

Whats New
Apindo Nilai Kolaborasi TikTok Shop-Tokopedia Bisa Pacu Transformasi Digital di RI

Apindo Nilai Kolaborasi TikTok Shop-Tokopedia Bisa Pacu Transformasi Digital di RI

Whats New
Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja KAI Services untuk Lulusan S1, Ini Persyaratannya

Work Smart
Presdir Baru Sampoerna Ivan Cahyadi: Keberagaman di Sampoerna Itu Mutlak, karenanya Perusahaan Bisa Bertahan 111 Tahun

Presdir Baru Sampoerna Ivan Cahyadi: Keberagaman di Sampoerna Itu Mutlak, karenanya Perusahaan Bisa Bertahan 111 Tahun

Whats New
Apa Itu Negara Dunia Ketiga dan Kenapa Berkonotasi Negatif?

Apa Itu Negara Dunia Ketiga dan Kenapa Berkonotasi Negatif?

Whats New
Obligasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Obligasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Rabu 22 Mei 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru Rabu 22 Mei 2024

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 22 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 22 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com