Mengurai Pandangan Capres-Cawapres Soal Ibu Kota Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menjadi salah satu hal yang dibahas oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur mungkin baru akan selesai pada 15 hingga 20 tahun yang akan datang.

Untuk itu, perlu komitmen dari presiden berikutnya agar dapat melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Sebagai catatan, terdapat tiga calon presiden (capres) yang akan berlaga dalam pemilihan umum (pemilu) tahun depan yakni Anies Baswedan dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo dengan nomor urut 3.

Menurut Jokowi, pembangunan berbasis hutan tersebut merupakan ruang pamer atau showcase transformasi Indonesia.

Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa 70 persen wilayah di IKN merupakan area hijau. Area itu nantinya akan dimanfaatkan untuk pengembangan energi hijau dari sinar matahari ataupun hidro.

Uniknya, tiga capres dan cawapres tersebut memiliki pandangan yang berbeda soal IKN Nusantara.

Berikut ini adalah beberapa rangkuman janji dan pandangan capres dan cawapres untuk IKN ketika terpilih.

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan menyebut anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen," ujarnya.

"Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," sambung dia.

Anies mengatakan, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Contoh penggunaan anggaran tersebut misalnya membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas.

Ini bukan kali pertama Anies menyinggung soal IKN. Calon presiden nomor urut 1 ini berulang kali menolak pembangunan IKN yang dinilai akan membuat ketimpangan baru di Kalimantan Timur.

Ia juga menyebut IKN bukan solusi pemerataan ekonomi Indonesia karena hanya membangun satu kota baru di tengah-tengah hutan.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata Anies di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Dalam kesempatan yang lain, Anies bilang pemerintah tak perlu memaksa investor masuk menanamkan modalnya ke IKN, karena investor memiliki mekanismenya sendiri untuk berinvestasi.

"Menurut saya jangan dipaksa investor itu. Biarkan investor itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan komersial, bukan pertimbangan politik," ujar Anies saat ditemui di Bandar Lampung, Kamis (8/12/2023).

Anies mengatakan, investor berpikir secara objektif dan menggunakan studi kelayakan setiap berinvestasi.Ia juga menyebut, investor memutuskan investasinya berdasarkan pertimbangan komersial.

"Kalau secara komersial layak, ya pasti dia mau kerjakan. Kalau secara komersial tidak layak, ya dia harus dipaksa," ucapnya.

Di sisi lain, cawapres Anies, Muhaimin Iskandar berkomitmen akan tetap melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih pada Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Cak Imin, sapaan Muhaimin, usai menghadiri acara bedah visi misi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

"IKN ini produk undang-undang, tentu kalau undang-undang, harus terus dilaksanakan," ujar Cak Imin.

2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan demikian dapat diartikan, segala tahapan pembangunan IKN yang telah dimulai era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan terbengkalai.

Komitmen Prabowo-Gibran mengenai IKN tertera di dalam dokumen visi misinya. Di dalam visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", terdapat 8 Misi Asta Cita, 8 Program Hasil Terbaik Cepat, dan 17 Program Prioritas.

Adapun melanjutkan pembangunan IKN menjadi salah satu dari 17 program prioritas pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana untuk mengubah 10 kota menjadi pusat inovasi digital.

Budiman mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan menjadi salah satu kota inovasi.

Ia mengatakan langkah tersebut untuk memastikan Indonesia dapat bersaing secara signifikan dalam dunia ekosistem digital global.

"Transformasi dimulai dari pergeseran wadah dari analog ke digital. Prabowo-Gibran berkomitmen membangun 10 kota inovatif sebagai respons terhadap tantangan perubahan budaya, mental, ideologi perusahaan, dan identitas," kata Budiman dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Budiman mengatakan IKN diharapkan menjadi pusat ekosistem digital, sementara sembilan kota lainnya akan menjadi pusat industri dengan teknologi tinggi.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, akan menambah anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika terpilih menjadi Presiden di 2024.

“Beliau mengatakan akan menambah anggaran untuk pembangunan IKN,” kata Muzani usai deklarasi dukungan dukungan Majelis Dzikir Nurul Waton kepada Prabowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023) petang.

Muzani mengatakan, Prabowo akan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

“Undang-Undang itu mengharuskan kita pindah, ya kita akan pindah,” ujar Muzani.

Dalam lawatannya, ia menegaskan, kunjungan ini merupakan bukti dari komitmen melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IJN) Nusantara di Kalimantan Timur ketika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.

"Saya sampaikan tadi dari awal saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu," ujar dia, Kamis (7/12/2023).

Ganjar menilai, aset negara yang kelak dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebaiknya menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.

Menurut Ganjar, sumber pendanaan IKN sebaiknya mengutamakan APBN.

"Pertama yang mesti kita prioritaskan adalah kekuatan kita dulu," kata Ganjar. "Kalau kemudian sektor-sektor pemerintah, dalam arti aset yang mesti dibangun, kita optimalkan dari anggaran kita," ungkap dia.

Sementara itu, pembiayaan yang bersumber dari investasi, sebaiknya bersifat dukungan.  Ia tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU/public-private partnership, PPP) diterapkan.

Ganjar menyoroti, skema tersebut harus menjamin insentif, kemudahan, dan kepastian untuk penanam modal.

"Model PPP bisa kita berikan, maka mereka mesti kita ajak dan itu cerita insentif, cerita kemudahan, cerita kepastian," kata Ganjar.

Demikian adalah beberapa rangkuman janji dan pandangan capres dan cawapres untuk IKN ketika terpilih.