Isu Anggaran Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos, Ini Kata Menteri KKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, merespons pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut anggaran setiap kementerian dipotong sebesar 5 persen untuk bantuan sosial (bansos).

Trenggono mengatakan, dirinya belum mengetahui bahwa anggaran kementerian dipotong 5 pesen untuk bansos.

"Saya belum tahu," kata Trenggono saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/2/2024).

"Itu pak sekjen ya, saya belum monitor," sambungnya.

Baca juga: Hasto PDI-P: Anggaran Tiap Kementerian Dipotong 5 Persen untuk Bansos

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik.

Hasto menyebutkan, anggaran kementerian pun dipaksa dipotong demi memenuhi kebutuhan anggaran penyediaan bansos.

"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan bansos demi kepentingan elektoral sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Hasto mengatakan, bansos semestinya diberikan untuk menunjukkan komitmen pemerintah kepada rakyat, bukan kepentingan politik.

Namun, menurut dia, yang terjadi sekarang bansos justru menjadi alat politik karena disalurkan melalui partai-partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak," ujar Hasto.

Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Rakyat Perlu Tahu Asal Sumber Duit Bansos