Govtech Indonesia: Menuju Transformasi Digital Nasional (Bagian II-Habis)

Rotasi SDM antarinstansi dan lembaga tidak hanya akan memperkaya pengalaman dan pengetahuan individu tersebut, tetapi juga membantu meningkatkan pemahaman lintas sektoral dalam instansi pemerintahan.

Ini akan membawa perspektif baru dalam penanganan masalah dan pengembangan solusi baru yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan program prioritas pemerintah melalui upaya transformasi digital.

Kesimpulannya, pendekatan sentralisasi yang akan diusung INA Digital diharapkan dapat menawarkan menciptakan ekosistem kerja yang menarik, mengembangkan standar kompetensi dan keahlian, serta memfasilitasi pengembangan pengetahuan aspek dan proses bisnis pemerintahan.

INA Digital berpotensi untuk mengubah cara pemerintah Indonesia memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, demi menuju masa depan digital yang lebih lebih inklusif, berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat Indonesia.

Potensi kendala dan solusinya

Inisiatif pembentukan INA Digital akan menjanjikan banyak manfaat, namun juga membawa tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana, di antaranya adalah:

Pertama, pertumbuhan jumlah karyawan dan biaya talenta digital. Salah satu tantangan terbesar adalah pertumbuhan jumlah karyawan yang tidak berkelanjutan serta kemungkinan terjadi peningkatan biaya untuk talenta digital dari tahun ke tahun.

Seiring dengan pesatnya akselerasi transformasi digital di berbagai sektor, permintaan akan talenta digital juga meningkat, seringkali melebihi pasokan yang ada.

Hal ini dapat mendorong inflasi gaji dan meningkatkan biaya operasional, terutama jika pemerintah berusaha menarik talenta terbaik dari sektor swasta dengan tawaran kompensasi lebih tinggi.

Hal ini dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk inisiatif lain.

Kedua, resistensi dari instansi pemerintah. Tantangan lain datang dari dalam pemerintahan itu sendiri. Beberapa instansi mungkin merasa keberatan dengan kehilangan kontrol atas SDM mereka akibat sentralisasi di bawah INA Digital.

Perasaan kepemilikan atas talenta dan proyek dapat menyulitkan upaya untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi antarinstansi dan lembaga pemerintah.

Rencana manajemen perubahan yang matang dan efektif menjadi kunci untuk mengatasi resistensi ini, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami manfaat dari pendekatan sentralisasi dan melihat INA Digital sebagai mitra dalam mencapai tujuan bersama.

Ketiga, pemberdaya, bukan pengendali. Untuk mengatasi potensi konflik dan memastikan keberhasilan transformasi digital, penting bagi INA Digital untuk berperan sebagai pemberdaya, bukan pengendali.

Sebagai pemberdaya, INA Digital harus memberikan dukungan, sumber daya, dan pelatihan yang diperlukan agar instansi pemerintah dapat mengimplementasikan solusi digital dengan lebih efektif dan efisien.

Pendekatan ini memerlukan pola pikir terbuka, berorientasi layanan, dan komitmen untuk bekerja sama sebagai satu tim menuju tujuan yang sama.

Dengan mengatasi tantangan ini melalui strategi yang inklusif, transparan, dan kolaboratif, INA Digital dapat membawa Indonesia lebih dekat demi mencapai visi transformasi digital nasional yang berkelanjutan.

Kunci dari keberhasilan ini terletak pada kemampuan untuk membangun kepercayaan, mendorong kerja sama, dan memastikan bahwa setiap instansi pemerintah merasa memiliki peran serta manfaat dalam proses transformasi digital nasional.

Dengan demikian, INA Digital tidak hanya akan membantu Indonesia dalam mempercepat transformasi digital, tetapi juga dalam membangun pemerintahan lebih inovatif, responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ayo, kita bisa!