Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Bank Tanah: Kita Jamin Legalitas Hak atas Tanah bagi Warga dan Investor

Kompas.com - 09/03/2024, 17:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan, Badan Bank Tanah dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah baik untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan juga Reforma Agraria.

Parman mengatakan, Badan Bank Tanah juga menjamin adanya kepastian hak atas tanah bagi masyarakat maupun pihak swasta.

"Tujuan utamanya Badan Bank Tanah adalah untuk lebih menjamin adanya kepastian hak atas tanah bagi investor dan juga masyarakat tentunya," kata Parman dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 400 Hektar untuk Warga Terdampak Proyek Tol-Bandara IKN

Parman mengatakan, salah satu kendala yang dialami para investor saat ini adalah terkait kepastian hak atas tanah.

"Kenapa? Investor kalau mau beli tanah 1000 Ha yang paling sulit adalah tanah karena harus melakukan pembebasan dan lainnya, harganya yang fluktuatif, banyak juga makelar tanah,” ujarnya.

Parman juga mengatakan, dari sisi masyarakat, Badan Bank Tanah memberikan kepastian hak atas tanah berupa kepastian hukum dan legalitas atas lahan yang mereka garap untuk mendapat sertifikat.

Kepastian hukum dan legalitas atas lahan tersebut, lanjut dia, diberikan melalui program Reforma Agraria. Melalui Reforma Agraria, masyarakat akan diberikan Sertifikat Hak Pakai di atas HPL Badan Bank Tanah selama 10 tahun.

"Bila dimanfaatkan dengan baik selama periode tersebut, maka selanjutnya akan diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM),” tuturnya.

Adapun saat ini Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 1.873 Ha untuk Reforma Agraria di Penajam Paser Utara (PPU), 1.550 Ha di Poso dan 203 Ha di Cianjur.

Baca juga: Bakal Gebuk Mafia Tanah, AHY: Kita Bela Rakyat, Jangan Sampai Hak Mereka Diinjak

Tidak hanya lahan untuk Reforma Agraria, Badan Bank Tanah juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Bandara VVIP IKN seluas 347 Ha dan Jalan Tol IKN Seksi 5B seluas 150 Ha.

Lebih lanjut, Parman juga mengatakan perolehan tanah Badan Bank Tanah yang berasal dari tanah hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain.

Saat ini, kata dia, tanah-tanah yang diperoleh Badan Bank Tanah masih berasal dari tanah hasil penetapan pemerintah.

"Sumbernya bisa dari tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, maupun tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya," ucap dia.

Baca juga: AHY Akan Beri Keringanan Pajak untuk Proses Sertifikat Tanah Elektronik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Investor Khawatir APBN Prabowo, Menko Airlangga: Jangan Mendiskreditkan, Indonesia dalam Situasi Bagus

Investor Khawatir APBN Prabowo, Menko Airlangga: Jangan Mendiskreditkan, Indonesia dalam Situasi Bagus

Whats New
Tahun Ini, Sedekah Kurban BPKH Ambil Tema Berkelanjutan dan Sasar Daerah Terpencil

Tahun Ini, Sedekah Kurban BPKH Ambil Tema Berkelanjutan dan Sasar Daerah Terpencil

Whats New
KAI Buka Rekrutmen Pegawai dari Jenjang SMA hingga S1, Ini Formasinya

KAI Buka Rekrutmen Pegawai dari Jenjang SMA hingga S1, Ini Formasinya

Whats New
Mendag Lepas Ekspor Produk Baja ke Australia, Kanada, dan Puerto Riko

Mendag Lepas Ekspor Produk Baja ke Australia, Kanada, dan Puerto Riko

Whats New
3 Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir tapi Masih Ingat PIN

3 Cara Mengatasi ATM BRI Terblokir tapi Masih Ingat PIN

Spend Smart
Buka Kantor di Jakarta, Perusahaan Global Vertiv Sasar Pasar Data Center Indonesia

Buka Kantor di Jakarta, Perusahaan Global Vertiv Sasar Pasar Data Center Indonesia

Whats New
Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Ketahui, Definisi Politik Kantor dan Contohnya

Work Smart
Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Akselerasi Digitalisasi Bisnis di Indonesia, Mekari Akuisisi Jojonomic

Whats New
Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Jemaah Haji Dilarang Bawa Zamzam di Koper, Dendanya Capai Rp 25 Juta

Whats New
Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Soal Akusisi Sumber Beras di Kamboja, Bos Bulog Jamin Tak Ganggu Penggilingan Padi Domestik

Whats New
Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Bank Jago: Peran Nasabah Penting untuk Hindari Kebocoran Data

Whats New
APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

APJAJI Keluhkan Tarif Batas Tas Tiket Pesawat Tak Kunjung Direvisi, Maskapai Bisa Bangkrut

Whats New
Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Whats New
Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Whats New
Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com