Ekonomi Ramadhan: Pertumbuhan dan Ketimpangan

Logika taktisnya, kenaikan harga tetap masuk akal dan bisa dijangkau berkat tambahan pendapatan dari sumber THR dan bonus.

Ketimpangan pendapatan

Terlepas dari hingar-bingar optimisme pertumbuhan, ada sisi lain ekonomi Ramadhan yang sejatinya perlu perhatian, yaitu ketimpangan.

Sebab, seiring dengan ekspansi ekonomi, ketimpangan pendapatan meningkat di momentum Ramadhan. Gejala (symptomp) demikian dapat dilihat dari pergerakan rasio gini pada lini masa sebelum dan ketika menghadapi momentum Ramadhan.

Secara kasuistis, di tahun 2023 misalnya, rasio gini per Maret (masa awal Ramadhan) mencapai 0,388. Angka tersebut lebih tinggi jika dibanding rasio gini di bulan september 2022 yang berada di 0,381.

Artinya, meskipun terjadi peningkatan pengeluaran rumah tangga, hal tersebut tidak berlaku untuk semua kelas ekonomi.

Dengan kata lain, di tengah ‘surplus’ pengeluaran rumah tangga, ada kalangan rakyat di Indonesia yang tidak naik kesejahteraannya atau malah kekurangan meskipun sama-sama menghadapi momentum Ramadhan.

Seterusnya, perlu juga diwaspadai, angka ketimpangan pendapatan itu potensional lebih tinggi dari yang dipublikasikan.

Studi Data Desa Presisi di tahun 2022 menemukan gap yang signifikan terkait rasio gini. Pengukuran rasio gini yang dibangun dari desa dan selanjutnya diagregasikan ke level nasional berbasis metode Data Desa Presisi di tahun 2022 berujung temuan (evidence) rasio gini Indonesia di rentang 0,48 - 0,59.

Sementara, rasio gini yang dipublikasikan BPS di tahun 2022 adalah 0,381 (Sjaf, 2022; Data Desa Presisi, 2022; BPS, 2022).

Potensi demikian pada prinsipnya bisa dipahami. Surplus pendapatan dari THR dan bonus tidak dirasakan oleh semua rumah tangga Indonesia. Insentif pendapatan tersebut kemungkinan besar hanya diperoleh oleh kelompok rumah tangga yang secara profesi terserap di sektor formal.

Dalam catatan BPS (2023), jumlah pekerja yang terserap di sektor formal adalah 57,18 juta atau 38,7 persen total angkatan kerja.

Sedangkan bagi yang terserap di sektor informal, probabilitas memperoleh THR dan bonus cenderung lebih kecil. Atau, kalaupun ada, jumlahnya tidak sebesar perolehan dari sektor formal.

Faktanya, hingga saat ini, mayoritas pekerja di Indonesia terserap di sektor informal. Jumlahnya mencapai 82,67 juta atau 55,9 persen total angkatan kerja.

Situasi tersebut cukup otoritatif sebagai petanda awal yang menggambarkan potensi ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi di momentum Ramadhan.

Belum lagi, jika menyertakan kelompok pengangguran yang mencapai 5,3 persen kelompok miskin yang berjumlah 9,3 persen total penduduk Indonesia (BPS, 2023).

Menutup tulisan ini, pada akhirnya kedua petanda makro, baik pertumbuhan maupun ketimpangan, perlu dibaca secara holistik. Pengarus-utamaan indikator pertumbuhan yang kerap mengabaikan ketimpangan justru melahirkan perspektif yang ‘banal’ dan tidak peka (Sjaf, 2023).

Kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pesat adalah petanda kemajuan (progress) dan peningkatan taraf hidup.

Namun, di saat yang sama, kita juga perlu sepakat bahwa kemajuan itu untuk semua. No one left behind. Tidak ada yang tertinggal.

Apalagi, di momentum Ramadhan. Bulan mulia. Bulan yang disebut Shari’ati (2010): bulan kesetaraan. Bulan keberpihakan kepada yang kekurangan dan tertindas.