Pragmatisme Lumbung Pangan

Perihal legitimasi pembukaan kawasan hutan untuk food estate memang sudah diakomodasi pada Permen LHK Nomor 24 tahun 2020. Peraturan tersebut melegalkan kawasan hutan lindung untuk dialihfungsikan menjadi food estate.

Adapun prasyarat yang ditentukan, yaitu kawasan hutan lindung sudah tidak berfungsi sepenuhnya, serta sesuai untuk pengembangan food estate.

Menilik realisasi food estate per tahun 2023, setidaknya ada 760 hektare hutan beralih fungsi menjadi kebun singkong, sedangkan 16.000 hektare lainnya jadi cetak sawah.

Sayangnya hingga kini informasi akurat perihal luasan food estate tak pernah sampai ke publik. Data rinci komoditas apa yang ditanam, prognosa tingkat produktivitas, hingga seberapa besar panen dan cakupan distribusi hasil food estate terus membuat masyarakat bertanya-tanya.

Hal yang makin kontroversial, yaitu pemilihan komoditas yang terkesan abai dengan kaidah agronomi. Sebagai contoh food estate singkong di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang mangkrak hingga menyandera masyarakat sekitar dengan ancaman bencana ekologis.

Padahal para ahli telah memperingatkan singkong tidak cocok ditanam di Gunung Mas yang notabene memiliki karakteristik tanah berpasir.

Apatisme serupa teradopsi di pencanangan food estate baru di Papua yang menurut keterangan Kementerian Investasi akan ditanami tebu di atas lahan seluas satu juta hektare.

Jika menilik profil masyarakat Papua, mereka tentu lebih membutuhkan sagu daripada tebu.

Memang rencana ini digulirkan untuk mencapai swasembada gula nasional, namun penting diingat bahwa hutan tropis terbesar di Indonesia ada di Papua. Penanaman food estate yang tak terukur, hanya akan menghancurkan mega biodiversitas tanah Papua.

Kacamata holistik

Pembukaan food estate baru dengan konsep lawas yang cenderung destruktif hanya akan menciptakan ketimpangan ekonomi, konflik sosial hingga bencana.

Selain pangan, stabilitas lingkungan hidup serta pemerataan sosial dan ekonomi adalah hak asasi setiap manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah perlu menata ulang program food estate dengan menggunakan pendekatan holistik. Program mulia ini tak boleh hanya sekadar untuk ambisi memperkuat ketahanan pangan Indonesia, tetapi juga wajib mempertimbangkan berbagai aspek terutama lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Ilmu kehutanan sebetulnya sudah memberikan jawaban bagaimana hutan bisa berperan sebagai lumbung pangan, yakni melalui agroforestri atau wanatani.

Masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan sudah lama mempraktikkannya dengan menanam komoditas pertanian, peternakan dan perkebunan di antara dan bawah tegakan hutan.

Pembangunan food estate berbasis agroforestri artinya menempatkan keberadaan hutan sebagai aspek penting dalam produksi pangan yang turut memberi peran ekologis seperti perlindungan tanah dari erosi, penyimpanan karbon, dan penciptaan iklim mikro.

Dengan demikian, tak perlu lagi membabat hutan secara masif untuk dalih penyediaan pangan. Sebab ketahanan pangan mestinya dapat tercapai tanpa harus mengabaikan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi.