Dewan Periklanan Indonesia Tolak Larangan Iklan Rokok di RPP Kesehatan

"Penyusunan RPP pelaksana UU 17/2023 tentang Kesehatan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kemenkes masih berlangsung, diskusi dan pembahasan hingga saat ini belum menemukan kesepakatan di beberapa substansi terkait pengamanan zat adiktif," kata Asisten Deputi V Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kemenko Perekonomian Eko Haryanto dalam diskusi publik di Hotel Manhattan, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Eko mengatakan, substansi aturan yang dibahas dalam RPP Kesehatan di antaranya yaitu, penetapan kadar tar dan nikotin produk tembakau, barang tambahan, jumlah produk dalam kemasan, penjualan produk tembakau, peringatan kesehatan, iklan promosi dan sponsor.

Baca juga: Pasal-pasal Tembakau di RPP Kesehatan Memberatkan, Pengamat Sosial: Akan Matikan Pedagang Kecil

Ia mengatakan, RPP tersebut akan menimbulkan dampak yang luas (Multiplier effect) bila diatur tanpa berpedoman pada asas keadilan. Selain berdampak terhadap industri hasil tembakau (IHT), aturan tersebut akan berdampak terhadap semua sektor rantai pasok dari hulu hingga hilir.

"Seperti petani tembakau, petani cengkeh, tenaga kerja industri, dan distributor ritel baik dari skala besar maupun mikro. Dampak multiplier effect ini juga merambah ke sektor lain seperti industri kreatif khususnya jasa periklanan," ujarnya.

Lebih lanjut, Eko mengatakan industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu industri strategis yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara berupa cukai.

"Sebagaimana kita ketahui, rantai pasok industri ini menyerap 2,5 juta orang sepanjang rantai pasok, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, tenaga kerja industri, distributor dan lainnya," ucap dia.

Baca juga: Punya Kontribusi Besar, Ini Potensi Kerugian Jika Pasal Tembakau pada RPP Kesehatan Disahkan