Apa Kendala Digitalisasi Keuangan di Pedesaan?

KOMPAS.com - Program digitalisasi pembayaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di tingkat pedesaan dinilai sudah menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Anwar Saddat mengatakan, sejumlah masyarakat desa sudah merasakan dampak positif dari digitalisasi pembayaran UMKM seperti memperluas hubungan dengan konsumen, lebih ekonomis dalam memasarkan produk hingga membuat transaksi dan pencatatan keuangan lebih efisien.

Namun Anwar juga mengakui masih banyak hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar digitalisasi UMKM di tingkat desa lebih merata dan dirasakan oleh seluruh warga dan perangkat desa.

"Jadi masih jauh dari sempurna, karena masih banyak yang belum bisa pakai aplikasi. Tapi kita tidak pesimis, kita terus kasih motivasi khususnya kepada kepala desa agar fokus UMKM di desa melek soal pembayaran digitalisasi," kata Anwar dikutip pada Jumat (14/6/2024).

Baca juga: OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Beberapa hal yang menurut Anwar perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia (SDM), infrastruktur terutama jaringan internet, anggaran di tingkat desa, hingga dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga daerah.

"Kalau sekarang perkembangan digitalisasi UMKM masih lebih terlihat lebih maju di wilayah Pulau Jawa saja. Kita berharap kalau SDM, anggaran dan infrastruktur jaringan terintegrasi ini bisa sempurna," kata Anwar.

Anwar mengakui terkait anggaran untuk program digitalisasi di tingkat desa sempat terhambat karena banyak terpakai untuk dana darurat seperti Covid-19. Ia berharap saat ini anggaran untuk program tersebut bisa lebih optimal.

Selain itu, Apdesi, kata Anwar berharap adanya penyatuan data yang lebih terintegarasi demi menopang program digitalisasi UMKM di desa.

Baca juga: OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin Fintech Lending

"Kemarin kan kita lihat data bansos untuk di desa masih beda-beda tiap kementerian dan lembaga. Dengan adanya data yang terpadu pasti lebih mudah untuk melakukan akselerasi digitalisasi UMKM di desa," katanya.

Sementara itu pengamat Fintech, Indra, menilai digitalisasi transaksi pembayaran menjadi keharusan bagi setiap UMKM di tengah derasnya perputaran uang dan pengembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih.

“Digitalisasi transaksi keuangan UMKM di desa-desa bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tentu sebagai perusahaan fasilitator trasaksi keuangan digital saya mendukung hal itu,” ujar Indra.

Indra yang juga Dirut PT Trans Digital Cemerlang (TDC) ini mengatakan pihaknya juga telah melakukan sosialisasi sistem transaksi digital bekerja sama dengan beberapa komunitas UMKM di Indonesia.

Baca juga: OJK: Kredit Macet 15 Fintech Lending di Atas 5 Persen

“Kami sudah proteksi dengan ISO itu dan tergabung dengan Asosiasi Fintech Indonesia. Penting buat UMKM di desa mengetahui jati diri perusahaan penyedia sistem transaksi digital karena itu bagian dari proteksi untuk mereka sendiri sebagai pengguna,” tambah dia.

TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, sistem informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), nilai transaksi perbankan digital (digital banking) pada Januari 2024 tercatat sebesar Rp 5.335 triliun atau tumbuh 17,19 persen secara tahunan atau year on year (yoy).