Pembatalan Pencabutan Izin Kresna Life jadi Preseden Buruk bagi Industri Asuransi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat sektor keuangan yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang menolak banding OJK atas gugatan terhadap pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT yang dibacakan pada 14 Juni 2024, majelis hakim yang dipimpin Budhi Hasrul memutus pencabutan izin usaha Kresna Life oleh OJK pada 23 Juni 2023 dibatalkan.

Budi mempertanyakan putusan PTTUN tersebut karena bos Kresna, Michael Steven, justru bisa menggugat OJK di tengah statusnya yang masih tersangka. Padahal, ia tengah dikejar OJK untuk membayar ganti rugi atas gagal bayar korban Kresna Life.

Baca juga: Pengamat Sebut Pencabutan Izin Kresna Life untuk Lindungi Nasabah

SHUTTERSTOCK/DEEMERWHA STUDIO Ilustrasi asuransi.

Putusan PTTUN itu jelas akan merugikan pemerintah dan pemegang polis.

“Ini dipertanyakan, Polisi belum melakukan aksi tangkap dia. Sedangkan di saat yang sama pengadilan berpihak kepada dia. Ini tidak masuk akal,” kata Budi, Senin (24/6/2024).

Menurutnya, keputusan terssebut tak Tanya merugikan pemerintah tapi juga masyarakat. Ia bilang, yang dilakukan OJK uhanya untuk adalah menjalankan tugasnya yakni terkait pengawasan dan perlindungan kepada para nasabah.

Sebelumnya, Bareskrim Polri pada September 2023 telah menetapkan Michael Steven sebagai tersangka kasus gagal bayar di perusahaan terafiliasi PT Kresna Sekuritas.

Baca juga: PTUN Menangkan Kresna Life atas Putusan OJK, Ini Kata Pengamat Asuransi

Adapun kasus gagal bayar investasi ada di PT Kresna Sekuritas, PT Pusaka Utama Persada (PUP), dan PT Makmur Sejahtera Abadi (MSA). Ketiga perusahaan tersebut berada di bawah kendali Michael sebagai penerima manfaat akhir.