Risma Tawarkan Rumah ke Pemulung, Apakah Program Baru Kemensos?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat berhenti di kawasan aliran Sungai Ciliwung, di belakang kantor Kementerian Sosial.

Di sana, tepatnya di flyover Pramuka, Jalan Pramuka Sari II, Risma berdialog dengan seorang pemulung pasangan suami-istri.

Mengetahui hasil memulung mereka hanya mengantongi Rp 800.000 per bulan, Risma pun menawarkan hunian yang layak bagi para pemulung serta diberikan keterampilan untuk meningkatkan derajat pemulung tersebut.

Baca juga: Luhut Sambut Baik Masuknya Risma hingga Sandiaga Uno ke Kabinet

"Bapak-ibu saya carikan rumah jadi enggak perlu ada biaya ngontrak. Tetap cari sampah seperti ini. Nanti sampah dari Kementerian Sosial bisa untuk bapak. Sambil saya ajari usaha. Masak mau terus kaya gini, ya. Mau ya," kata Risma melalui keterangan resmi, Senin (28/12/2020).

Setelah berdialog sekitar 30 menit, selanjutnya rombongan terus bergerak. Setelah tadi di atas jembatan, kali ini, Risma memilih turun ke bawah jembatan.

Masih seperti gaya kepemimpinannya ketika dia menjadi Wali Kota Surabaya, Risma pun tak sungkan berada di kolong jembatan.

Di sana pula, Risma menyaksikan beberapa keluarga yang sengaja tinggal di bawah kolong jembatan.

Di salah satu sudut, tampak salah satu lokasi hunian gelandangan yang tak layak huni.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, Berapa Gaji Sandiaga Uno hingga Risma sebagai Menteri?

Risma menyapa para warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut serta menyampaikan keinginannya untuk mengubah nasib mereka.

"Bapak ibu, saya hanya ingin penjengan tinggal di tempat yang lebih baik. Ayo pak, mau ya pak,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama kepada Kompas.com mengatakan, hunian yang ditawarkan kepada para pemulung tersebut bukan bagian program dari rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) yang diberikan subsidi senilai Rp 15 juta per KK.

"Bukan. Agenda baru sinergi program dengan lintas kementerian dan lembaga. Persisnya apa, mohon bisa disampaikan ke Bu Mensos," ujar Asep.