Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, selain memberikan berbagai insentif untuk mendorong percepatan pemulihan sektor otomotif, pemerintah juga mendorong perluasan pasar ekspor kendaraan.

Salah satunya yakni ekspor ke Australia yang telah memiliki perjanjian bilateral Indonesia-Australia Comprehensive Economy Partnership Agreement (IA-CEPA) yang mulai berlaku pada 5 Juli 2020.

“Rencananya, kami akan ke Jepang dalam waktu dekat untuk melakukan pembicaraan dengan para principal di Jepang agar segera memberi izin kepada APM di Indonesia untuk mengekspor kendaraan ke Australia,” kata dia melalui keterangan tertulis resminya, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Dengan demikian, produsen di Indonesia dapat segera bersiap memproduksi kendaraan dengan model yang diminati pasar dari Negeri Kanguru tersebut.

Produk kendaraan bermotor produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor lebih dari 80 negara di dunia. Pada periode tahun 2020, ekspor kendaraan completely build up (CBU) sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai Rp 41,73 triliun.

Sedangkan, pengapalan untuk kendaraan completely knock down (CKD) sebanyak 53,03 ribu set atau senilai Rp 1,23 triliun, dan komponen sebanyak 61,2 juta item atau senilai Rp 17,52 triliun. Program Making Indonesia 4.0 menargetkan sektor industri kendaraan bermotor nasional menjadi pemain global.

Bahkan, Indonesia akan menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau internal combustion engine (ICE) maupun kendaraan listrik atau electrical vehicle (EV).

Baca juga: Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Perlu diketahui, pemerintah telah membebaskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian kendaraan roda empat. Stimulus tersebut diyakini akan menurunkan harga kendaraan bermotor produksi dalam negeri sehingga lebih terjangkau di masyarakat.

Lalu, akan meningkatkan daya saing terhadap kendaraan impor serta dapat meningkatkan kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi di atas 1 juta unit pada tahun 2021 atau sama dengan kinerja produksi tahun 2019.

Stimulus perpajakan berupa insentif PPnBM DTP ini berlaku selama 9 bulan, terhitung pada Maret 2021 yang dibagi dalam tiga tahap, yaitu pengurangan 100 persen untuk tiga bulan tahap pertama, pengurangan 50 persen untuk tiga bulan tahap kedua, dan pengurangan 25 persen untuk tiga bulan tahap ketiga.

Baca juga: BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal