Bangun OSS Bareng Indosat, Menteri Investasi: Bukan Kaleng-kaleng

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan, pengembangan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dilakukan bersama operator seluler PT Indosat Tbk.

Bahlil mengungkapkan, OSS dibangun sejak bulan Maret 2021 pasca penandatanganan PP sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Kami jujur, yang mengerjakan adalah Indosat. Jadi bukan perusahaan kaleng-kaleng. Jadi kalau andaikan ada trouble, berarti Indosat dan kami sebagai Menteri Investasi yang akan bertanggungjawab," kata Bahlil dalam peluncuran OSS di Jakarta, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Menteri Investasi: Pembuatan Izin Usaha UMKM Tak Dipungut Biaya, Semuanya Gratis

Bahlil menjelaskan, aplikasi ini memiliki 4 ruang lingkup yang terhubung ke pusat, yakni ruang lingkup perizinan di kabupaten/kota, perizinan di provinsi, perizinan di kementerian/lembaga, dan Kementerian Investasi sebagai terminal utama.

Dengan begitu izin usaha yang masuk ke daerah akan diselesaikan secara langsung oleh daerah. Namun jika daerah lambat menyelesaikan, maka Kementerian Investasi akan mengintervensi.

"Kalau waktunya 20 hari dan syarat terpenuhi, kemudian kepala daerah tidak keluarkan izinnya, maka kita gunakan apa yang disebut fiktif positif termasuk K/L begitu juga," sebut dia.

Meski sudah merangkum lebih dari 70 UU dan 47 PP serta Perpres dan Permen, Bahlil mengakui implementasi perizinan berusaha dalam OSS akan terkendala di daerah minim listrik dan jaringan internet.

Dia mengaku, pihaknya dan Indosat akan mencari cara dan merumuskan fitur terbaik untuk daerah tersebut agar implementasi OSS bisa terakses di seluruh penjuru Indonesia.

"Caranya adalah kita bikin full online dan semi online. Jadi kalau ada daerah yang listriknya sekitar 6 jam sehari, itu dia akan urus izin saat listrik dinyalain. Tapi kalau enggak ada, ini kita lagi rumuskan dengan indosat agar betul-betul implementasi dari OSS bisa berjalan," pungkas Bahlil.

Baca juga: Impor Alkes Capai Rp 150 Triliun, Bahlil Ajak Investor Asing Masuk Sektor Kesehatan