Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

G20, Negara Berkembang Perlu Mitigasi Dampak Tapering The Fed

Kompas.com - 15/02/2022, 20:02 WIB
Rully R. Ramli,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pengurangan likuiditas atau tapering bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, diproyeksi bakal berdampak ke negara-negara lain, khususnya negara berkembang.

Oleh karenanya, mitigasi risiko dampak dari tapering The Fed menjadi salah satu bahasan utama dalam forum G20 jalur keuangan atau finance track.

Baca juga: G20, Normalisasi Kebijakan Negara Maju Perlu Dibahas Bersama

Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia (BI), Rudy Brando Hutabarat mengatakan, dampak dari kebijakan keluar atau exit strategy The Fed itu bisa diminimalisir, apabila diperhitungkan dan dikomunikasikan secara baik.

"Kalau dampak rambatan itu dapat dimitigasi, maka negara-negara berkembang yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, maka dia akan lebih fokus pada pemulihannya," ujar dia, dalam Media Briefing Persiapan 2nd FCBD & 1st FMCBG G-20: Momentum Ekonomi Dunia Bangkit dan Pulih Bersama, dikutip Selasa (15/2/2022).

"Sehingga ikut bareng-bareng menjadi pulih bersama-sama dengan negara-negara yang sudah lebih dulu," tambahnya.

Kebijakan tapering diproyeksi bakal merambat ke negara lain, menyusul kecepatan pemulihan ekonomi dunia yang belum merata.

"Jadi ada yang cepat, ada yang masih lambat," kata Rudy.

Baca juga: G20, Pemerintah: Kami Ingin Memberikan Sense bahwa Kita Perlu Pulih Bersama

Untuk mengantisipasi rembetan dampak itu, pembahasan kebijakan antar negara terkait exit strategy perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dari berbagai negara.

“Kalau kebijakan exit strategy itu dikomunikasikan dengan baik, dikalibrasi dengan baik, dan kemudian direncanakan dengan baik, maka itu akan melindungi negara berkembang untuk pulih lebih kuat,” tutur Rudy.

Menurut dia, apabila kebijakan exit strategy atau normalisasi dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikomunikasikan dengan baik, dampak negatif terhadap negara berkembang akan semakin terminimalisir.

Pada akhirnya, negara berkembang dapat fokus untuk melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasionalnya, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

“Kalau dampak rambatan itu dapat dimitigasi, maka negara-negara berkembang yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, maka mereka akan fokus pada pemulihannya,” ucap Rudy.

Baca juga: Jumlah Delegasi G20 yang Hadir Fisik Berkurang Jadi 169 Orang, Ini Sebabnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com