Standard Chartered Dorong Kolaborasi Pendanaan untuk Dukung Transisi Net Zero di Negara Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Group CEO Standard Chartered Bank Bill Winters mendorong terciptanya kemitraan publik dan swasta dalam skala besar untuk menyalurkan dana guna membiayai proyek transisi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Hal ini dia katakan ketika menjadi pembicara pada sesi B20-G20 round table bertemakan “Sustainable Finance for Climate Transition” yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI. Bill bergabung dengan sejumlah menteri keuangan dari berbagai negara, yakni Sri Mulyani Indrawati (Indonesia), Nirmala Sitharaman (India) dan Enoch Godongwana (Afrika Selatan), serta Andy Baukol, yang merupakan perwakilan Secretary of the Treasury for International Affairs, Amerika Serikat.

Dalam kegiatan tersebut para panelis membahas komitmen masing-masing negara untuk mempercepat transisi energi dan mencapai net-zero, serta peluang, tantangan dan reformasi
kebijakan yang diperlukan untuk memfasilitasi sebuah transisi yang adil.

Baca juga: Wujudkan Net Zero Operations, Sustainability Harus Jadi Prioritas Industri

"Sangat menggembirakan melihat bagaimana komitmen bangsa-bangsa di dunia menuju transisi yang adil. Hal ini mencerminkan upaya menyalurkan dana ke tangan orang-orang yang akan mampu menghasilkan dampak terbesar dan itu membutuhkan kemitraan publik swasta yang luar biasa besarnya untuk mencapai hal ini," ujar Bill dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7/2022).

Bill menekankan pentingnya peran keuangan campuran atau blended finance untuk meningkatkan investasi.

Berdasarkan laporan “Just In Time” yang dikeluarkan Standard Chartered juga menunjukkan kesenjangan pendanaan di pasar negara berkembang yang sangat besar (95 triliun dollar AS).

Namun, terdapat juga peluang sebesart 83 triliun dollar AS untuk berinvestasi ke negara berkembang melalui transisi yang adil. Negara berkembang yang mendanai sendiri proses transisi energi akan merasakan dampak pada pendapatan masyarakatnya.

Tanpa adanya dukungan, kemiskinan di negara berkembang bisa meningkat sebesar 2 triliun dollar AS setiap tahunnya. Untuk itu negara-negara maju dianjurkan untuk membantu negara berkembang dalam hal pembiayaan yang dibutuhkan.

Menurut Bill, di sini lah perlunya sebuah kemitraan pembiayaan antara sektor publik dan swasta.

"Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah pendanaan sektor publik, tetapi juga mendapatkan efek katalitik yang jauh lebih tinggi melalui pembiayaan sektor swasta. Dunia perbankan dapat dan terus memainkan peran. Sebuah bank seperti Standard Chartered, yang hadir di 59 wilayah di Asia, Afrika, dan Timur Tengah, pasti dapat dan akan terus memainkan peranan kunci," kata Bill.

Baca juga: Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Standard Chartered sendiri menargetkan mencapai net zero dalam kegiatan operasionalnya sendiri di 2025. 

Tahun lalu, Standard Chartered Indonesia berperan sebagai salah satu mitra pembiayaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) Cirata 145 MWac di Jawa Barat, Indonesia.

Ketika proyek ini selesai, pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi listrik yang cukup untuk memberi daya pada 50.000 rumah dan mengeluarkan 214.000 ton CO2.

Pembangkit listrik tenaga surya terapung ini direncanakan menjadi yang terbesar di Asia
Tenggara, dan akan menjadi langkah maju bagi Indonesia untuk mencapai target bauran energi berkelanjutan sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Baca juga: Semen Indonesia Dukung Upaya Pemerintah Wujudkan Net Zero Carbon Emission 2060