Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Setara Bangun 1.081 Km Tol di Sumatera

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan China telah menyepakati besaran pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Setelah dilakukan audit menyeluruh, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 18,02 triliun.

Angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung sejak 2016 itu kini mencapai 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun.

Nilai setelah pembengkakan ini sejatinya bahkan sudah jauh melampaui investasi dari proposal Jepang melalui JICA yang memberikan tawararan proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dollar AS dengan bunga 0,1 persen.

Baca juga: Ini Alasan Utama Jokowi Dulu Pilih China Dibanding Jepang Garap KCJB

Setara bangun jalan tol ribuan Km

Sebagai informasi saja, proyek KCJB sudah menulai kritik sejak perencanaan. Investasinya dinilai kelewat mahal dengan rute terlalu pendek, ini pula yang jadi alasan banyak negara di dunia enggan mengembangkan kereta peluru.

Negara tetangga terdekat Indonesia, Singapura-Malaysia juga membatalkan proyek kereta cepat mereka meski konstruksinya sudah terlanjur dibangun sebagian. Alasannya, biaya yang harus dikeluarkan dianggap memboroskan anggaran negara.

Sebagai perumpaan besarnya nilai investasi KCJB, dana Rp 108,14 triliun dipakai untuk pembangunan kereta cepat dengan lintasan hanya sepanjang 142,3 kilometer yang menghubungkan Halim dengan Gedebage.

Apabila dana sebesar itu dipakai untuk infrastruktur lain seperti jalan tol, maka Rp 108,14 triliun setara dengan biaya investasi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera sepanjang 1.081 kilometer.

Baca juga: Pernah Dilawan Jonan, Konsesi KCJB Kini Malah Diizinkan Jadi 80 Tahun

Dengan asumsi pembangunan jalan Tol Trans Sumatera membutuhkan dana Rp 100 miliar per kilometernya. Sebagai informasi saja, pembangunan tol di Sumatera berkisar antara Rp 90 miliar sampai Rp 110 miliar. Investasi itu sudah termasuk untuk pembebasan lahan.

Dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menjelaskan, untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.900 kilometer, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kalau dihitung-hitung biayanya per kilometer Rp 90 miliar-Rp 110 miliar. Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali," kata Jokowi.

Tol Trans Sumatera sendiri menghubungkan Lampung di ujung Timur Andalas dan Aceh yang berada di paling Barat Indonesia. Keduanya terpaut jarak lebih dari 2.000 kilometer.

Baca juga: Polemik KCJB: Molor dan Biaya Bengkak, Kini Terjebak Bunga 3,4 Persen

China dipilih karena tawaran tanpa APBN

Terlepas dari siapa pun yang menggarap, baik China maupun Jepang, pemerintah Indonesia pada awalnya menegaskan tidak akan menerima tawaran apa pun soal proyek kereta cepat apabila masih menggunakan uang negara.

Belakangan, pemerintahan Presiden Jokowi mantap memilih China. Ini lantaran negara komunis tersebut menawarkan pembiayaan kereta cepat tanpa APBN sepeser pun, plus tak ada jaminan dari pemerintah.

“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business (B to B). Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet pada 3 September 2015.

Menteri Perhubungan 2014-2016, Iganasiun Jonan, juga menegaskan pernyataan Jokowi. Di mana pemerintah menolak semua tawaran, baik dari China maupun Jepang, apabila mengggunakan uang negara.

“Intinya proyek ini (kereta cepat Jakarta-Bandung) menjadi B to B tidak memakai APBN. Kalau B to B diserahkan ke BUMN atau swasta. Jadi kalau mau melanjutkan silahkan membuat bisnis sendiri, mau Jepang atau Tiongkok,” kata Jonan kala itu.

Meski pada awalnya pemerintah menegaskan kalau negara tidak akan memberikan jaminan apa pun pada proyek KCJB, misalnya dalam skenario terburuk proyek ini biayanya membengkak maupun mangkrak menjadi besi tua.

Namun belakangan di kemudian hari, pemerintahan Presiden Jokowi akhirnya meralatnya, di mana kini pemerintah bisa ikut mendanai proyek KCJB melalui APBN demi menyelematkannya.

Baca juga: Tidak Fair kalau Semua Pembengkakan Biaya KCJB Ditanggung RI