Soal Akuisisi Vale Indonesia, Pemerintah Dinilai Perlu Dorong ESG

JAKARTA, KOMPAS.com – Proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) saat ini tengah dalam finalisasi. Adapun sebesar 14 persen saham Vale Canada Ltd (VCL) yang ada di PT Vale Indonesia akan diserahkan kepada Holding BUMN MIND ID.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adinegara, pemerintah harus bisa menyelaraskan implementasi Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) yang sudah berjalan baik.

"Harusnya dengan kontrol pemerintah melalui BUMN dalam akuisisi saham Vale, bisa diselaraskan dengan ESG yang lebih baik," kata Bhima kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Soal Divestasi Saham Vale, Menteri ESDM: Tinggal Finishing

Bhima mengatakan, penerapan ESG di Indonesia memang sudah dimulai tetapi sebagian lainnya masih parsial pada scope 1. Adapun maksud dari fase ESG scope 1 baru dilakukan di Indonesia, yakni penghematan energi.

Sementara pada scope 3, pembahasan terkait dengan rantai pasok dengan memastikan kepatuhan kepada standar lingkungan dan tata kelola yang baik.

"Untuk scope 3 memang perlu didorong, sebagai contoh perusahaan baterai kendaraan listrik harus memastikan bahan baku nikel diperoleh dari sumber yang tidak menimbulkan dampak lingkungan negatif, dan memberi perlindungan yang baik ke para pekerja,” jelas Bhima.

Baca juga: BUMN Ingin Jadi Pemegang Saham Mayoritas di Vale Indonesia

Bhima mengungkapkan, ke depannya perlu diantisipasi adanya standar disclosure atau keterbukaan sustainibility risk perusahaan publik dalam International Financial Accounting Standard (IFRS) 1 dan IFRS 2.

Menurutnya, pengusaha juga perlu dituntut untuk membuka perkembangan ESG kepada investor publik, agar ada monitor yang ketat terhadap rating dan klaim ESG.

“Pemerintah harus mendorong BUMN untuk lebih menerapkan ESG. Sebab, selama ini, belum sepenuhnya BUMN menerapkan ESG," ujar Bhima.

Baca juga: Erick Thohir: Berapa Pun Saham yang Dilepas Vale Siap Diambil MIND ID

Dia menilai penggunaan batu bara dalam proses produksi tidak akan mendukung Indonesia mencapai penerapan ESG yang baik. Selain itu, hal tersebut menjadi kontradiksi dengan upaya pensiun dini PLTU batu bara serta komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi bersih.

"Problemnya biaya pinjaman untuk mendanai proyek ini akan jadi lebih mahal. Beberapa proyek PLTU baru di kawasan hilirisasi tidak banyak didanai oleh perbankan luar negeri. Banyak yang melihat proyek PLTU secara finansial terlalu mahal dan mempengaruhi citra perusahaan yang terlibat," kata Bhima.

Oleh karena itu, Bhima mengingatkan bahwa BUMN dan dunia industri harus meninggalkan hilirisasi yang tidak sejalan dengan prinsip ESG. Salah satu contohnya, deinvestasi MIND ID yang akan dilakukan kepada PT Vale Indonesia harus terus menerapkan sistem ESG. Jangan sampai kembali pada penggunaan batu bara.

Baca juga: DPR Nilai Divestasi Saham Vale 14 Persen Masih Kurang