Luhut Bakal Bentuk Satgas Pengendalian Polusi Udara Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Karena itu, untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang telah disiapkan, akan dibentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan mengkoordinasikan upaya perbaikan kualitas udara lintas instansi di wilayah Jabodetabek," ujar Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan dikutip dari pernyataan tertulis, Jumat (18/8/2023).

Pembentukan Satgas ini lanjut Luhut, dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana beberapa waktu lalu.

Baca juga: Luhut Sebut Pertamina Jajaki Kerja Sama Impor Tebu dari Brasil

Dia menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah kualitas udara yang kian memburuk serta upaya menurunkan emisi di Jabodetabek. Oleh karena itu, diperlukan tindakan dari hulu hingga hilir untuk mencapai solusi yang holistik.

"Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik, serta lingkungan hidup," kata dia.

Untuk mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah akan mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batu bara, serta meningkatkan standar emisi PLTU.

Baca juga: Wacana WFH Imbas Polusi Udara di DKI Jakarta Bikin Pengusaha Risau

Selanjutnya, penggunaan PLTU batu bara juga perlu dikurangi dengan pensiun dini atau pengurangan faktor kapasitasnya.

Percepatan transisi energi dengan mendorong bauran energi baru terbarukan juga dibutuhkan, termasuk insentif seperti kredit karbon dan pajak karbon.

Sementara di sektor transportasi, dorongan untuk menggunakan transportasi publik akan membantu mengurangi emisi yang mayoritas disebabkan oleh kendaraan pribadi. Hal ini termasuk pembatasan mobilitas kendaraan pribadi yang perlu diperluas untuk mendorong adopsi transportasi publik (road space rationing).

Selain itu, uji emisi pada proses perizinan dan pengawasan lalu lintas perlu diperketat, termasuk dengan pemberian penalti bagi pelanggar.

Baca juga: Kalangan Pengusaha Risau jika Diminta Terapkan WFH Imbas Polusi di DKI