Menjawab Tantangan Aksesibilitas Melalui Inovasi QRIS Tuntas

INDONESIA merupakan salah satu negara maritim dengan gugusan pulau terbanyak di dunia. Merujuk data Kemendagri yang dipublikasikan BPS, negeri ini tercatat memiliki 17.504 pulau yang tersebar luas di 38 provinsi.

Namun, tidak semua wilayah nusantara didiami oleh penduduk Indonesia dengan populasi 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Terhitung tidak lebih dari 11.000 pulau yang telah berpenghuni.

Berangkat dari kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, tentu memiliki konsekuensi terhadap ketimpangan pembangunan sosial-ekonomi pada beberapa wilayah.

Keterbatasan aksesibilitas ditengarai menjadi penyebab minimnya infrastruktur yang tersedia di daerah-daerah tertentu.

Sebagai bagian dari upaya mempersempit kesenjangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah mulai memetakan masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal kedalam kelompok “Masyarakat 3T” terhitung sejak 2010.

Pemetaan dimaksudkan untuk memudahkan Pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

Selain itu, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap berbagai infrastruktur dasar, salah satunya layanan jasa keuangan.

Akselerasi sistem pembayaran nontunai

Selama dua dekade terakhir, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan telah berkembang pesat. Revolusi transaksi pertama kali muncul pada 2007 ketika M-PESA (layanan transfer dana di Afrika) membuat inisiasi pengiriman dana melalui text message.

Setali tiga uang, Alipay merilis pembayaran berbasis QR Code di China yang mampu mengubah kebiasaan transaksi masyarakat dari tunai ke nontunai pada 2011.

Digitalisasi pembayaran serupa mulai gencar diadopsi negara-negara berkembang lainnya seiring berjalannya waktu demi meningkatkan efisiensi proses dan biaya transaksinya, tak terkecuali di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas sistem pembayaran Tanah Air, turut melakukan terobosan guna memfasilitasi pembayaran berbasis QR Code di Indonesia melalui peluncuran Quick Respond Indonesia Standard atau QRIS, yang terhitung efektif berlaku sejak 1 Januari 2020.

Eksistensi QRIS mendapat sambutan hangat di masyarakat seiring maraknya kebutuhan transaksi digital di Indonesia. Terlebih lagi, pandemi covid-19 telah mendisrupsi pola perilaku konsumen dan industri di dalam negeri.

Hal ini tercermin dari data statistik BI yang mencatat jumlah pengguna QRIS di Indonesia berhasil menembus 28,75 juta hingga Desember 2022.

Di lain pihak, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) menghitung akumulasi volume transaksi QRIS secara nasional mampu mencapai 1 miliar transaksi pada tahun yang sama atau tumbuh pesat 117,59 persen dibanding 2021 (yoy).

Sementara itu, nilai total transaksi QRIS mencapai Rp 99,98 triliun atau melesat 261,81 persen dibanding tahun sebelumnya (yoy).