Bertemu PM Belanda, Jokowi Minta Dukungan Pengembangan Teknologi Rendah Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Belanda untuk mengembangkan teknologi rendah karbon sebagai tindak lanjut dari program pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Hal itu diungkapkannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte di sela-sela pertamuan KTT G20 di New Delhi, India pada Sabtu (9/9/2023).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kerja sama antar-kedua negara yakni dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Salah satunya, pengembangan teknologi mendukung transisi ke energi bersih.

Baca juga: Percepat Transisi Energi, Indonesia Tetapkan Tiga Prioritas

"Saya berharap, Belanda dapat dukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP," ujar Jokowi dalam pertemuan tersebut dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (10/9/2023).

Adapun JETP merupakan skema pembiayaan dengan komitmen sebesar 20 miliar dollar AS atau Rp 300 triliun dalam 5 tahun ke depan untuk proyek transisi energi di Indonesia.

Pada pertemuan itu, Jokowi juga meminta Belanda mendukung Indonesia untuk mendorong penghapusan kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Undang-Undang (UU) Anti Deforestasi.

UU Anti Deforestasi telah disahkan Uni Eropa pada Mei 2023 lalu ini, akan diundangkan serta resmi berlaku pada 2025 mendatang. Aturan ini dinilai sangat merugikan Indonesia.

Lantaran, dalam aturan itu produk sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, dan turunannya yang masuk ke Uni Eropa harus memenuhi sejumlah syarat melalui uji tuntas. Produk yang dihasilkan dari proses memicu deforestasi per 31 Desember 2020 tidak boleh dijual ke Uni Eropa.

"Saya juga berharap, Belanda mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia," ungkapnya.

Jokowi juga meminta dukungan PM Rutte terhadap proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Presiden menyebut saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD.

"Indonesia telah ajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD," ucapnya.

Di sisi lain, Jokowi turut menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.

Adapun dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga: Dirut Pertamina Ungkap Sederet Faktor yang Bikin Harga Energi Terbarukan Mahal