Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan, OJK Luncurkan "Layarku" di Makassar

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) meluncurkan program literasi dan inklusi keuangan dengan nama Layanan literasi dan inklusi keuangan ke daerahku (Layarku).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan, Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga harus selalu diiringi dengan program peningkatan literasi keuangan yang memadai.

"Ini sebagai bagian penting dari pelindungan konsumen agar terhindar dari sengketa dan perselisihan dengan konsumen di kemudian hari," kata Friderica dalam keterangan tertulis, Senin (11/9/2023).

Baca juga: OJK Jatuhkan Sanksi Administratif kepada 34 Fintech

Friderica mengatakan, program Layarku bertujuan untuk memaksimalkan peran Industri Jasa Keuangan (IJK) yang memiliki jaringan kantor di seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022, indeks literasi keuangan di Sulawesi Selatan sebesar 36,88 persen dan Sulawesi Barat sebesar 46,49 persen serta indeks inklusi keuangan di Sulawesi Selatan telah mencapai 88,57 persen dan Sulawesi Barat sebesar 70,39 persen.

"Untuk Layarku ini saya mengapresiasi Kantor OJK Regional 6 Sulampua bersama seluruh tim FKIJK Sulselbar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang selalu mendukung, dan ini kita menunggu karya-karyanya yang tentunya akan kita support,” ujarnya.

Friderica mengatakan, program Layarlu dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan menjangkau hingga 3.701 desa termasuk 383 pulau yang di antaranya merupakan desa tertinggal.

Friderica mengatakan, pentingnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam kesempatan Rapat Koordinasi beberapa waktu lalu yang antara lain meminta agar kegiatan TPAKD dianggarkan di setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

“Jadi ini luar biasa, ini total football kita di mana untuk bersama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan, OJK akan terus meningkatkan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah melalui TPAKD, FKIJK dalam penyampaian edukasi keuangan dan akuisisi penggunaan produk/layanan jasa keuangan untuk mendukung peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Baca juga: Resmi, OJK Terbitkan Aturan Teknis Tata Cara Perdagangan Karbon di Bursa Karbon