OJK Blokir 1.484 Entitas Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah menghentikan 1.484 entitas keuangan ilegal sejak awal tahun hingga 6 Oktober 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, jumlah tersebut didominasi oleh entitas pinjaman online (pinjol) ilegal.

"Jumlah tersebut terdiri dari 18 entitas investasi ilegal dan 1.466 entitas pinjaman online ilegal," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: Temuan Masyarakat Pakai Pinjol untuk Judi Online, OJK: Harus Diberantas

Ia menjelaskan, pemberantasan kegiatan keuangan ilegal ini dilakukan OJK bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau yang dahulu Satgas Waspada Investasi (SWI) dari 12 Kementerian/Lembaga.

Selain itu, wanita yang karib disapa Kiki itu menuturkan, terdapat 8.047 pengaduan yang diterima OJK terkait kegiatan keuangan ilegal ini.

Secara rinci, jumlah tersebut terdiri dari 7.710 pengaduan mengenai pinjaman online illegal dan 337 pengaduan investasi illegal.

Baca juga: OJK Bakal Buat Aturan Turunan soal Bunga Pinjol

Adapun Kiki mencatat pengaduan terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan 1.887 pengaduan dan DKI Jakarta dengan 1.286 pengaduan.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online alias pinjol ilegal selama Agustus 2023.

Penemuan tersebut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan di sejumlah laman (website), aplikasi dan media sosial.

Baca juga: OJK Sebut Ada 2 Perusahaan Pinjol dalam Proses Pengembalian Izin Usaha

Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, sejak 2017 hingga 4 September 2023, Satgas PAKI telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal.

"Terdiri dari 1.196 entitas investasi ilegal, 5.753 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Penetapan Bunga Pinjol Dinilai Bukan Bagian dari Kartel