OJK Diminta Segera Atur Bunga dan Biaya Layanan Pinjol Secara Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan Fintech Lending atau Pinjaman Online (Pinjol) semakin pelik setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penelitian terhadap dugaan penetapan bunga 0,8 persen per hari yang dilakukan oleh pinjol.

Kesepakatan bunga 0,4 persen yang berlaku saat ini meski turun dari 0,8 persen per hari dinilai tidak menyelesaikan masalah.

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom CELIOS Nailul Huda mengatakan, tidak ada informasi yang transparan mengenai biaya bunga, layanan, asuransi dan denda.

Baca juga: Perbedaan Bunga Pinjol Produktif dan Konsumtif

Ia mengatakan, informasi mengenai bunga hanya ditampilkan 0,4 persen tanpa keterangan yang lebih jelas apakah per hari, per minggu, atau per tahun.

"Atas informasi bunga yang parsial tersebut, survei dari APJII menunjukkan faktor utama peminjaman di pinjol adalah bunga yang murah. Padahal, jika kita bandingkan dengan bunga lembaga keuangan lainnya, bunga pinjol per tahun sangat tinggi. Dengan bunga 0,4 persen, bunga pinjol per tahun bisa mencapai 144 persen, atau 1,4 kali dari pokok pinjaman," kata Nailul dalam keterangan tertulis, Minggu (8/10/2023).

Nailul mengatakan, informasi lainnya yaitu terkait biaya layanan, asuransi, dan denda tidak disebutkan untuk persentase maupun nilai-nya. Bahkan, ada platform pinjol yang menetapkan biaya layanan dan asuransi hampir 100 persen dari pinjaman pokok.

"Jika benar ada asuransi pinjaman yang tinggi, platform tidak perlu menagih terlalu berlebihan kepada peminjam karena pokok pinjaman harusnya diganti oleh perusahaan asuransi. Tapi pada kenyataannya, cara penagihan pinjol sering melewati batas wajar," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, selama ini regulasi pinjol terkesan dibuat terlalu lunak.

Menurut dia, ada indikasi pengaturan di industri pinjol tidak rinci khususnya terkait dengan batas bunga pinjaman, dan biaya layanan.

"Sepertinya ada yang berlindung dibalik inovasi keuangan digital, jadi seolah perlindungan konsumen kerap dinomor duakan. Akibatnya pemain pinjol menetapkan bunga dan biaya layanan tergantung kesepakatan, tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)," kata Bhima.

Berdasarkan hal tersebut, Bhima meminta agar masalah batas atas bunga pinjol dimasukkan dalam POJK sebagai bentuk perlindungan dan literasi terhadap calon peminjam.

Baca juga: Sejarah Penetapan Bunga Pinjol

Ia mendorong OJK berani mengubah ketentuan dalam revisi POJK terkait Fintech atau membuat POJK baru yang berisi ketentuan batas maksimum bunga Fintech tidak boleh lebih tinggi dari fasilitas pinjaman KTA bank yakni berkisar 10-25 persen per tahun.

"Sementara bunga pinjaman produktif sebaiknya tidak melebihi 9 persen per tahun. Selain itu kami juga meminta OJK agar menetapkan sanksi apabila perusahaan Fintech melanggar ketentuan batas bunga atas," ujarnya.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan, persoalan selain batas bunga maksimal pinjol adalah transparansi bunga di saat literasi keuangan pengguna pinjol masih cukup rendah.

Ia mengatakan, pengaturan transparansi bunga pinjaman pinjol sangat penting agar menambah edukasi calon peminjam (borrower).

"Jangan ada iklan pinjol terutama di media sosial atau kontrak yang disepakati antara pinjol dengan peminjam menyebut bunga harian, karena 0,4 persen per hari kesannya kecil, tapi kalau diakumulasi per tahun setara 144 persen itu mahal sekali. OJK sebaiknya mewajibkan pinjol mencantumkan bunga per annum atau per tahun meski tenor pinjol lebih pendek dibanding lembaga keuangan lain," ucap dia.

Baca juga: Asosiasi Pinjol Tepis Tudingan Kartel Penetapan Bunga Pinjaman