Sulsel Disebut Bangkrut, Kemenkeu: Istilahnya Kurang Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi pernyataan Pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin, yang menyebutkan wilayahnya bangkrut seiring dengan defisit APBD yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai, penggunaan kata bangkrut tidak tepat dalam mendeskripsikan kondisi anggaran keuangan Sulsel saat ini.

"Penggunaan istilah bangkrut sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini," ujar dia dalam keterangannya, dikutip Senin (16/10/2023).

Baca juga: Celana Dalam Kiriman TKW Kena Bea Masuk Rp 800.000, Kemenkeu Buka Suara

Menurut Yustinus, kondisi keuangan yang dialami oleh Pemprov Sulsel bukan bangkrut, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang baik.

Kurang terjaganya pengelolaan utang Pemprov Sulsel tercermin dari kondisi adanya utang jangka pendek yang jatuh tempo dan adanya kewajiban pembayaran utang jangka panjang pada 2023.

Prastowo menekankan, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah terkait dengan likuiditas, ditandai kesulitan melunasi utang jangka pendek, bukan solvabilitas yang ditandai dengan kesulitan melunasi utang jangka panjang.

Baca juga: Kemenkeu Lelang PS5, Apple Watch, hingga Kulkas, Harga mulai Rp 1 Juta

"Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas," tutur Prastowo.

Lebih lanjut ia bilang, tingginya kewajiban utang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja, mengingat tingginya akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.

"Diketahui bahwa per September 23 SILPA Pemprov berada di angka Rp 676 miliar, dan kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun melihat tren realisasi PAD (pendapatan asli daerah) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di 2 tahun sebelumnya," ucap Prastowo.

Sebagai informasi, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebutkan, APBD Sulsel mengalami defisit sebesar Rp 1,5 triliiun, dan mendeskripsikan Sulsel sebagai wilayah yang bangkrut.

Baca juga: Kemenkeu Alokasikan Anggaran Rp 71,3 Triliun untuk Pemilu 2024, Siap sampai 2 Putaran