Jokowi Geram Rp 170 Triliun Devisa Hilang Gara-gara WNI Berobat ke Luar Negeri

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan selama ini negara harus kehilangan devisa lebih dari ratusan triliun rupiah akibat banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang berobat ke luar negeri.

Jokowi menyebut, kerugian besar akibat devisa yang bocor tersebut seharusnya tak perlu terjadi. Alasan mereka yang berobat ke rumah sakit di negara tetangga yakni anggapan kalau fasilitas kesehatan di Tanah Air belumlah selengkap di luar negeri.

Padahal, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, sehajatinya kualitas dokter dan tenaga kesehatan lainnya di Indonesia sudah mengalami peningkatan.

"Dokter-dokter kita ini enggak kalah pintarnya dengan mereka, tapi alatnya memang kalah," kata Jokowi dikutip dari Youtube Kompas TV, Sabtu (4/11/2023).

Baca juga: Kala Jokowi Minta WNI Jangan Berobat ke RS Luar Negeri

Ia mencontohkan, salah satu rumah sakit di Indonesia yang kualitasnya sudah setara dengan rumah-rumah sakit elit di luar negeri adalah Tzu Chi Hospital di Jakarta.

"Semoga ini bisa kita bersaing dan masyarakat kita berobat di dalam negeri dan kita kita tidak kehilangan Rp 170 triliun per tahun di urusan sakit saja," ujar Jokowi.

Ia mengungkapkan, Indonesia banyak kehilangan devisa akibat kecenderungan masyarakat menengah ke atas yang memilih berobat ke luar negeri, seperti ke Singapura dan Malaysia.

"Kita ingin semuanya sehat, tetapi kalau pas sakit, jangan pergi ke luar negeri," ucap Jokowi.

Baca juga: Luhut Ungkap Alasannya Berobat ke Singapura, Bukan di Indonesia

Jokowi menerangkan, dari data yang ia pegang, hampir 1 juta masyarakat Indonesia datang berobat ke Malaysia, sedangkan ada 750 ribu yang ke Singapura. Sisanya banyak juga yang pergi ke Jepang, Amerika Serikat, hingga Jerman.

"Apa mau kita terus teruskan? Rp 165 triliun devisa kita hilang gara-gara itu. Itu karena ada modal keluar, capital outflow," tutur Jokowi.

Masalah lainnya yang harus dibenahi di Indonesia, yakni fasilitas rumah sakit dan jumlah dokter spesialis, termasuk dokter subspesialis, yang tidak merata.

Dia juga mengaku sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Markarim untuk mengatasi masalah kekurangan ini.

Baca juga: Perbedaan Tawaran China dan Jepang soal Rute dan Lokasi Stasiun KCJB

"Alkes dan fisik sudah bagus, tapi masih banyak yang belum bagus. Itu harus diperbaiki sehingga layanan RS ke masyarakat semakin baik," ungkap Jokowi.

"Saya minta ke Pak Menkes dan disampaikan ke Pak Mendikbud agar pendidikan dokter spesialis agar diperbanyak dan dimudahkan sehingga masyarakat kita untuk semuanya yang sakit dapat tertangani," kata dia lagi.