Ada "Gap" Tinggi Kualitas Manusia Jakarta dengan Daerah Lain, Begini Solusi Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan mengatakan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam kualitas manusia antara Jakarta dengan daerah lain di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam pendidikan dan kesehatan antara ibu kota dan wilayah lainnya.

“Ini gambaran yang terlihat secara fisik, di balik itu kualitas manusia antara Jakarta dengan daerah lain itu gap-nya tinggi sekali. Jakarta itu SD - SMP, hanya 26 persen angkatan kerja yang berpendidikan SMP, artinya 75 persen itu SMA dan perguruan tinggi keatas. Di tempat lain sebaliknya,” kata Anies di Jakarta Rabu (8/11/2023).

Di sisi lain, di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan, dan Maluku Utara, persentase siswa yang hanya berpendidikan SD dan SMP masih cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa sekitar 65 persen siswa di Jawa Tengah, 50 persen, di Jambi, 60 persen di Kalimantan, dan sekitar separuh siswa di Maluku Utara hanya berpendidikan SD dan SMP.

“Kualitas tenaga kerja kita gap-nya besar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) gap-nya satu dekade, ini kabar yang menurut kami harus dikoreksi,” lanjut Anies.

Baca juga: Soal Pemisahan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kemenkeu, Anies: Harus Ada Transisi...

Anies mengatakan, ketimpangan ini juga terlihat dalam IPM. IPM Sumatera dan Jawa meningkat menjadi 69 pada tahun 2013 dan tetap stagnan di angka tersebut hingga tahun 2022. Sementara itu, IPM Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara baru mencapai angka tersebut pada tahun yang sama.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan sepuluh tahun dalam kualitas pembangunan manusia antara wilayah tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, ketimpangan dalam kualitas manusia ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Maka dari itu, dia menilai penting dilakukan perbaikan kualitas pendidikan dan kondisi kesehatan untuk semua wilayah.

“Outcome yang kita harapkan pemerataan ekonomi dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Ruang ineteraksi misalnya, yang membuat biaya hidup menjadi murah, kebutuhan pokok yang tersedia, perbaikan tata niaga yang serius, pengentasan kemiskinan dengan perluasan kepastian berusaha, dan menciptakan lapangan kerja bekrualitas,” tambah dia.

Baca juga: Ganjar: Hilirisasi Seolah-olah Hanya Nikel, Pemahamannya Belum Tuntas

Anies menyebut, peran pemerintah juga diperlukan untuk melibatkan diri dalam upaya penguatan keluarga sebagai langkah awal dalam mengatasi ketimpangan ini. Selain itu, penting juga untuk memastikan adanya kebijakan yang mendukung pengembangan manusia yang merata di seluruh Indonesia, termasuk peningkatan akses dan mutu pendidikan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan masyarakat.

Untuk mencapai cita-cita Indonesia yang adil dan makmur untuk semua penduduknya, perhatian terhadap kualitas manusia harus menjadi prioritas utama. Terobosan dan langkah-langkah strategis yang tepat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi penuhnya.

“Kami melihat, singkronisasi atas kebijakan nasional sampai dengan daerah penting dan mutklak. Tanpa ini sangant sulit melakukan kegiatan perekonomian dengan baik. Dengan skingkronisasi akan membuat efisiensi muncul,” tegas dia.

Baca juga: Prabowo Mau Lanjutkan Hilirisasi 21 Komoditas, Bakal Siapkan Insentif